Selain penerimaan pajak, pengelolaan utang juga menjadi perhatian. Menurutnya, utang negara tetap dapat digunakan sepanjang diarahkan untuk kegiatan produktif dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.
“Boleh utang, tetapi persentasenya semakin kecil untuk menambal kekurangan APBN. Sumber pendanaan dari utang itu harus produktif, sehingga betul-betul menjadi investasi masa depan, bukan menjadi beban generasi,” katanya.
Prof Edi berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjalankan amanah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan rasio utang secara bertahap.
Ia juga meminta agar kebijakan perpajakan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Harapan kami kepada Menteri Keuangan yang baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mengurangi persentase utang,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga alokasi anggaran yang telah diamanatkan konstitusi, khususnya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
“Alokasi-alokasi anggaran yang sudah diamanahkan oleh undang-undang jangan dilanggar. Misalnya untuk pendidikan 20 persen. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Prof Edi.
“Pendidikan kalau kurang dari 20 persen sudah tidak bisa berbicara tentang kualitas pendidikan. Itu yang juga harus dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru,” pungkasnya.
