JAKARTA, Radarjakarta.id – Isu streamlining upstream services yang menyeret PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan PT Elnusa Tbk mendapat sorotan keras dari Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif Pertamina (SP FKPPA).
Ketua Umum SP FKPPA, Capt Gandha Febriansyah menegaskan bahwa pihaknya berdiri bersama pekerja PDSI.
“Pada sore hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan press conference sebagai bentuk upaya dan dukungan kita kepada rekan-rekan seperjuangan kita di SP PDSI yang saat ini sedang menghadapi isu streamlining upstream services PDSI dan Elnusa,” kata Gandha dalam konferensi pers di Sekretariat SP FKPPA, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Gandha menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterima, rencana streamlining tersebut masih dalam tahap pembahasan beberapa opsi dan belum ada keputusan final. Ia menekankan pentingnya transparansi jika opsi yang diambil adalah penggabungan PDSI ke Elnusa.
“Apabila streamlining tersebut dilakukan melalui penggabungan PDSI ke Elnusa Tbk, maka perlu dijelaskan secara transparan bagaimana posisi bisnis drilling, aset, SDM, kompetensi, serta pengendalian strategisnya setelah restrukturisasi,” tegasnya.
Menurutnya, kekhawatiran ini beralasan karena struktur kepemilikan kedua perusahaan berbeda secara material. Dalam dokumen PHE, PDSI berada di bawah AP Services Subholding Upstream dengan kepemilikan Pertamina 99,96 persen melalui PHE dan sisanya oleh PT Pertamina Pedeve Indonesia, sehingga 100 persen milik Pertamina. Sementara Elnusa Tbk kepemilikan Pertamina melalui PHE hanya 51,10 persen dan 48,90 persen dimiliki pemegang saham publik.
“Inilah yang menjelaskan mengapa isu penggabungan PDSI ke Elnusa menjadi perhatian, karena struktur kepemilikan kedua perusahaan memang berbeda secara material,” jelasnya.
SP FKPPA menegaskan mendukung transformasi dan efisiensi di tubuh Pertamina. Namun efisiensi tidak boleh mengorbankan kendali negara.
“Kami memahami Pertamina harus terus transformasi dan efisiensi. Kami mendukung. Tetapi efisiensi yang dijalankan seharusnya untuk memperkuat perusahaan, bukan justru menghilangkan ruang kendali negara atas aset dan berpotensi melemahkan kompetensi strategis,” ujarnya.
Gandha menyebut PDSI memiliki kompetensi strategis yang tidak bisa disederhanakan hanya sebagai bisnis sewa rig. PDSI menguasai drilling, well services, eksplorasi, eksploitasi, dan perawatan sumur yang menjadi tulang punggung hulu migas nasional.
“Drilling bukan hanya soal kepemilikan rig atau bisnis jasa sewa rig, di balik setiap rig yang beroperasi, ada kompetensi, ada pengalaman para SDM-nya, dan ada keberlanjutan produksi, serta ada ketahanan energi di sana,” kata dia.
Sebagai pelaut, pihaknya merasa satu mata rantai dengan pekerja PDSI. “Energi yang kami bawa dengan kapal, yang kami distribusikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, semuanya berawal dari kegiatan eksplorasi, pengeboran, dan produksi di hulu. Ketika kami berbicara tentang PDSI, kami tidak melihat mereka sebagai bagian yang jauh dari kami,” ucapnya.
“Kami bekerja di tengah laut, mereka bekerja di rig lepas pantai dan juga di lapangan migas onshore yang sama-sama bekerja jauh dari keluarga, tetapi tujuan kami sama, menjaga keberlangsungan dan ketahanan energi untuk Indonesia. Itulah sebabnya kami sekali lagi mengatakan dengan tegas, Pelaut Pertamina berdiri bersama PDSI,” tegas Gandha.
