Dalam pernyataan sikapnya, SP FKPPA menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta setiap rencana restrukturisasi dikaji menyeluruh, objektif dan transparan, tidak hanya berdasar finansial jangka pendek, dengan mempertimbangkan dampak terhadap keberlangsungan bisnis, kemampuan operasional, penguasaan teknologi, keselamatan, tata kelola, dan engagement pekerja.
Kedua, meminta adanya jaminan keberlanjutan bisnis dan terjaganya kendali atas kompetensi strategis PDSI pasca restrukturisasi.
“Penentuan arah strategis bisnis pengeboran harus tetap melibatkan dan mengandalkan sumber daya, pengalaman, serta kompetensi PDSI yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung Pertamina di sektor hulu,” ujarnya.
Ketiga, memastikan streamlining diarahkan untuk memperkuat integrasi bisnis dan menjaga kedaulatan operasional, serta menolak skema yang mengarah pada privatisasi terselubung.
“Kami menolak dengan tegas setiap kebijakan atau skema restrukturisasi yang berpotensi mengarah pada privatisasi terselubung terhadap bisnis pengeboran yang memiliki nilai strategis bagi Pertamina dan ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Gandha menutup dengan pesan agar manajemen tidak gegabah dalam mengambil keputusan.
“SP FKPPA menginginkan Pertamina yang semakin efisien, tetapi juga semakin kuat. Ramping dalam struktur, kuat dalam kompetensi. Kami mengingatkan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak pada instabilitas lingkungan kerja di Pertamina dan khususnya di lokasi kerja PDSI dan juga termasuk di perkapalan,” pungkasnya.
