JAKARTA, Radarjakarta.id – Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah.
Menurut Sandri, komunikasi antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, dengan pemerintah daerah pada periode sebelumnya belum berjalan secara efektif. Karena itu, ia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat membangun komunikasi yang lebih intensif dengan para gubernur, bupati, dan wali kota.
Sandri menilai, kebijakan keuangan pusat ke daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada besaran transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi, karakteristik, serta kebutuhan masing-masing daerah yang berbeda.
“Harusnya ada komunikasi yang lebih efektif, bukan hanya soal nilai transfer yang bersifat fiskal semata. Kebutuhan daerah kan berbeda-beda. Jadi, inilah yang kami harapkan, ada komunikasi yang intensif,” ujar Sandri.
Ia menjelaskan, komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak cukup hanya dalam bentuk penyampaian kebijakan dari pemerintah pusat kepada daerah. Kementerian Keuangan, kata dia, juga perlu membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurut Sandri, ruang-ruang diskusi tersebut penting untuk membahas perkembangan, situasi, dan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Komunikasi yang diperlukan adalah adanya ruang-ruang diskusi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai perkembangan, situasi, dan kondisi daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi pemerintah pusat ke daerah,” tuturnya.
Sandri berharap pola komunikasi yang lebih terbuka dan intensif dapat membantu pemerintah pusat menghasilkan kebijakan keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
