Menurut Prof Edi, selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata. Kontribusi kelompok masyarakat bawah terhadap pertumbuhan ekonomi dinilainya masih relatif kecil dibandingkan kelompok menengah atas.
“Kontribusi dari bawah itu hanya di bawah 5 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sebagus apa pun tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Karena itu, ia melihat kebijakan pembangunan yang dimulai dari masyarakat lapisan bawah atau “dari pinggir” sebagai arah yang positif. Penguatan koperasi, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan paradigma tersebut.
“Pembangunan itu harus dari pinggir. Kalau diimplementasikan melalui koperasi, sebenarnya arahnya ke sana. Pertumbuhan ekonomi itu dari pinggir betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah, baru ke tengah dan mengarah ke pusat,” jelasnya.
Ia juga menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki semangat yang sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat bawah, termasuk petani dan masyarakat desa. Namun, implementasi program tersebut tetap perlu disempurnakan agar tujuan awalnya dapat tercapai secara optimal.
“Awalnya MBG juga seperti itu, ingin memberdayakan masyarakat desa, petani, dan lain-lain. Dalam praktiknya memang masih ada yang perlu disempurnakan,” katanya.
Prof Edi menyebut pendekatan tersebut sebagai upaya mengoreksi keterbatasan teori trickle-down effect, yaitu harapan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan mengalir dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Lebih lanjut, Prof Edi mengingatkan bahwa tantangan terbesar Menteri Keuangan yang baru adalah menjaga kesehatan fiskal sekaligus mencari sumber pembiayaan pembangunan yang lebih beragam.
“Beban berat sekarang yang harus dijalankan oleh Menteri yang baru adalah beban fiskal,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain sehingga pembiayaan negara tidak terlalu bergantung pada penerimaan fiskal. Di sisi penerimaan, optimalisasi pajak juga harus dilakukan secara selektif dan proporsional.
“Pajak-pajak mana yang bisa digenjot harus dipilah-pilah. Rakyat yang sudah terbebani jangan dibebani lagi dengan pajak,” tegasnya.
