JAKARTA, Radarjakarta.id — Langkah tegas menuju birokrasi tanpa noda kembali digelorakan. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat resmi mengibarkan “bendera perang” terhadap praktik tak bersih lewat penandatanganan komitmen Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin (27/4/2024). Ini bukan sekadar seremoni ini peringatan keras bagi siapa pun yang masih bermain di balik meja pelayanan publik.
Di hadapan jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, komitmen ini ditegaskan sebagai titik balik perubahan. Kepala Sudin Dukcapil Jakpus, Syamsu Bachri, menyentil keras pola pikir aparatur yang masih terjebak rutinitas tanpa makna. Ia menegaskan, jabatan bukan kursi nyaman, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab nyata.
“Jangan hanya bangga dengan label generasi atau jabatan. Kita ini pelayan masyarakat dan itu harus dibuktikan dengan kerja nyata,” tegasnya, memberi sinyal bahwa era kerja asal jalan sudah berakhir.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tantangan pelayanan publik kini makin kompleks. Aparatur dituntut bukan hanya hadir, tetapi juga berinovasi dan memberi dampak langsung. Slogan, menurutnya, tak lagi cukup jika tidak dibarengi perubahan nyata di lapangan.
Nada serupa disuarakan Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto. Ia secara terbuka mengakui masih ada program yang belum optimal. Pernyataan ini sekaligus menjadi “alarm” bahwa pembenahan harus dilakukan serius, bukan sekadar laporan di atas kertas.
“Program harus terasa hasilnya. Kalau tidak berdampak ke masyarakat, itu artinya belum berhasil,” ujarnya lugas.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengeluarkan peringatan paling tajam. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi praktik lama yang merugikan masyarakat—kode keras untuk menutup celah korupsi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
“Semua harus transparan, terukur, dan selesai. Tidak ada lagi kerja setengah-setengah,” katanya tegas.
Penandatanganan ini menjadi simbol sekaligus ujian. Publik kini menunggu: apakah komitmen ini benar-benar diwujudkan, atau kembali menjadi formalitas tahunan tanpa perubahan berarti?
Jika serius dijalankan, langkah Dukcapil Jakpus ini bisa menjadi contoh nasional. Namun jika gagal, kepercayaan publik yang dipertaruhkan.***
