JAKARTA, Radarjakarta.id – Rencana pemberlakuan tarif baru pada layanan kargo udara dinilai berpotensi meningkatkan biaya distribusi nasional.
Karena itu, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) meminta pemerintah menunda penerapan tarif Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (JASPER/JASTER) sebesar Rp700 per kilogram serta Cargo Handling Charge (SGHA) Rp340 per kilogram.
Ketua Umum ASPERINDO, Budiyanto Darmastono mengatakan, pelaku usaha logistik saat ini sudah dibebani berbagai komponen biaya dalam rantai layanan kargo udara. Mulai dari biaya Regulated Agent (RA), gudang kargo, handling, administrasi dokumen, Surat Muatan Udara (SMU), hingga fuel surcharge.
Menurutnya, total biaya yang harus ditanggung dalam proses keberangkatan dan kedatangan barang dapat mencapai Rp5.000 hingga Rp7.500 per kilogram, di luar ongkos angkutan udara yang dibayarkan kepada maskapai.
“Jika ditambah lagi dengan tarif JASPER dan SGHA, maka akan muncul biaya berlapis yang pada akhirnya dibebankan kepada pengguna jasa dan masyarakat,” ujar Budiyanto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
ASPERINDO menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi efisiensi rantai pasok nasional dan bertentangan dengan upaya pemerintah menekan biaya logistik agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN.
Kenaikan biaya distribusi, lanjut Budiyanto, tidak hanya berdampak pada perusahaan logistik, tetapi juga sektor usaha lain yang bergantung pada layanan pengiriman cepat, seperti UMKM, industri manufaktur, perdagangan, dan e-commerce. Pada akhirnya, beban tambahan tersebut berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.
Dampak paling besar diperkirakan dirasakan masyarakat di wilayah Indonesia Timur, kawasan kepulauan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk distribusi barang.
Meski demikian, ASPERINDO menegaskan tetap mendukung peningkatan standar keamanan dan kualitas layanan kargo udara. Namun, kebijakan tersebut harus diterapkan secara transparan, proporsional, dan tidak menimbulkan duplikasi biaya.
Sebagai solusi, ASPERINDO mengusulkan pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya terminal kargo udara, mengaudit potensi biaya ganda dalam rantai layanan kargo, serta meningkatkan transparansi tarif demi mendukung efisiensi logistik nasional.
“Industri logistik adalah tulang punggung perekonomian nasional. Setiap kebijakan yang berpotensi menaikkan biaya distribusi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak mengganggu daya saing usaha maupun daya beli masyarakat,” kata Budiyanto.
