JAKARTA, Radarjakarta.id – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi C, Josephine Simanjuntak, mendorong penerapan sistem meteran air per unit di rumah susun (rusun) guna menciptakan keadilan pembayaran bagi penghuni.
Usulan tersebut disampaikan Josephine dalam rapat bersama jajaran eksekutif saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat itu, ia juga menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arif Nasrudin.
Josephine mengaku menerima laporan dari warga rusun di wilayah Jakarta Timur terkait sistem pembayaran air yang dinilai tidak adil.
“Penghuni tidak saling mengetahui berapa pemakaian air masing-masing. Tapi ketika pembayaran, dibebankan sama rata. Ini yang sering menimbulkan persoalan,” ujarnya, Rabu (22/4/2025).
Politikus dari Partai Solidaritas Indonesia itu menilai, sistem pembayaran kolektif tanpa pengukuran per unit berpotensi memicu konflik antar penghuni. Selain itu, sistem tersebut juga dinilai tidak mendorong kesadaran penggunaan air secara bijak.
Menurutnya, pemasangan meteran air di setiap unit menjadi solusi yang dapat diterapkan oleh pengelola rusun bersama pemerintah daerah.
“Kalau dibuat meteran per unit, setiap warga bisa bertanggung jawab atas pemakaiannya sendiri. Jadi tidak ada lagi beban yang tidak adil, dan pengelola juga tidak terbebani,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem ini juga berpotensi menekan angka tunggakan pembayaran air yang selama ini kerap menjadi beban pengelola rusun kepada pemerintah.
Dengan adanya meteran individual, warga diharapkan lebih disiplin dalam penggunaan air sekaligus membayar sesuai konsumsi masing-masing.
“Saya ingin mengajak warga lebih disiplin. Apa yang digunakan, ada biaya yang harus dibayar sesuai pemakaian,” pungkasnya.***
