JAKARTA, Radarjakarta.id – Perubahan posisi duduk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara memicu perhatian publik. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, kali ini Gibran tidak lagi duduk di sisi Presiden, melainkan berada di deretan jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Perubahan tata letak tersebut memunculkan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan adanya perubahan dinamika politik di lingkar Istana hingga anggapan bahwa peran Wakil Presiden mengalami pengurangan. Namun, pemerintah membantah seluruh spekulasi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, perubahan posisi duduk semata-mata disebabkan kebutuhan teknis pelaksanaan sidang. Menurutnya, Presiden Prabowo pada sidang kabinet kali ini menyampaikan evaluasi kinerja pemerintahan selama sekitar 21 bulan sekaligus arahan percepatan program prioritas semester kedua 2026 dengan bantuan teleprompter, sehingga tata letak ruangan disesuaikan. Ia menegaskan tidak ada makna politik di balik perubahan tersebut.
Meski demikian, perubahan itu tetap memancing perhatian para pengamat politik. Sejumlah analis menilai simbol dan tata letak dalam acara kenegaraan sering kali dibaca sebagai pesan politik, meski tidak selalu mencerminkan perubahan hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Sebagian pengamat menilai posisi Gibran yang sejajar dengan para menteri berpotensi memunculkan persepsi publik mengenai berkurangnya bobot simbolik jabatan wakil presiden, sementara yang lain mengingatkan agar tidak menarik kesimpulan tanpa bukti yang kuat.
Dinamika politik Indonesia turut menyoroti perubahan formasi tersebut. Mayoritas pemberitaan menekankan dua sudut pandang, yakni penjelasan resmi Istana mengenai kebutuhan teknis dan analisis para pengamat mengenai makna simbolik dari perubahan posisi duduk tersebut.
Istana pun meminta publik lebih menitikberatkan perhatian pada substansi Sidang Kabinet Paripurna, yakni evaluasi capaian pemerintahan serta percepatan program prioritas nasional, dibandingkan memperdebatkan pengaturan kursi para pejabat negara. Pemerintah menegaskan koordinasi antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam menjalankan agenda pemerintahan. ***
