SIBOLGA, Radarjakarta.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut).
Hal tersebut disampaikan Wapres saat meninjau langsung kondisi wilayah dan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (4/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wapres meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan setiap kebutuhan dan kendala masyarakat dapat diketahui serta ditangani secara langsung di lapangan.
“Pejabat daerah adalah ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Turun langsung ke lapangan, cek apa yang masih kurang, cek kondisi warga,” tegas Wapres.
Menurut Wapres, langkah tersebut penting untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat selama masa transisi pascabencana dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Persoalan itu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan hunian, akses serta layanan publik, hingga pemulihan aktivitas dan mata pencaharian warga.
Wapres juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama ketika menghadapi kendala dalam proses pemulihan. Setiap persoalan di lapangan harus segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar solusi dapat diberikan secara cepat.
“Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Jika ada kendala lapangan segera identifikasi dan kolaborasi untuk cari solusi. Jangan ada sekat birokrasi,” imbuhnya.
“Setiap persoalan harus jelas siapa yang tangani dan kapan target selesai. Jangan tunggu viral,” pungkas Wapres.
Wapres menegaskan, pemulihan pascabencana tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan secara aman, produktif, dan mandiri.
Dengan penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, Wapres berharap proses pemulihan pascabencana di Sumut dapat berjalan optimal. Berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan segera terpenuhi sehingga warga dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitasnya.***
