BOGOR, Radarjakarta.id — Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih agar segera rampung dan beroperasi sesuai target akhir 2026. Arahan tersebut disampaikan saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta laporan terbaru mengenai perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian pada penyelesaian program tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat pesisir.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” demikian keterangan Teddy yang dipublikasikan melalui kanal resmi Presiden pada Jumat (9/10/2026).
Pemerintah menargetkan 100 Kampung Nelayan tersebut rampung dan siap beroperasi hingga akhir Desember 2026. Kawasan ini dirancang dengan fasilitas pendukung kegiatan perikanan, meliputi dermaga untuk menunjang aktivitas melaut, pabrik es untuk menjaga kualitas ikan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.
Selain infrastruktur tersebut, pemerintah juga menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Fasilitas ini diharapkan membantu memperkuat rantai usaha perikanan, mulai dari penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan mendukung produktivitas nelayan serta memperluas akses mereka terhadap kegiatan ekonomi perikanan.
Percepatan pembangunan dan kesiapan seluruh fasilitas menjadi faktor penting untuk mencapai target operasional akhir 2026. Masyarakat pesisir diharapkan memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan dukungan infrastruktur, pengelolaan hasil tangkapan yang lebih baik, dan akses pemasaran yang lebih memadai.***
