YOGYAKARTA, RadarJakarta.id – Penanganan unjuk rasa di kawasan Malioboro, Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026), terus menuai perhatian. Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan keberatan atas tindakan aparat kepolisian dalam membubarkan massa yang kemudian bergerak hingga kawasan Bundaran UGM.
Polemik mencuat setelah muncul laporan penggunaan gas air mata di sekitar pintu masuk kampus. UGM menilai pengerahan aparat dalam jumlah besar di kawasan strategis kampus menimbulkan kekhawatiran dan berpotensi mengganggu ruang aman bagi mahasiswa untuk menjalankan aktivitas akademik.
Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa universitas menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Menurutnya, penyampaian kritik dan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.
Dekan FISIPOL UGM, Prof. Gabriel Lele, menyebut pihaknya memperoleh informasi adanya penembakan gas air mata di sekitar Bundaran UGM. Namun, kampus belum memastikan adanya tembakan yang diarahkan langsung ke dalam lingkungan universitas. Hasil pengecekan kepada petugas keamanan kampus juga menyatakan tidak ditemukan aparat yang masuk ke area kampus.
Di sisi lain, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo membantah aparat menembakkan gas air mata di dalam kawasan UGM. Ia menyatakan personel kepolisian bertahan sekitar 30–50 meter dari batas kampus dan memilih tidak menggunakan gas air mata maupun water cannon di kawasan tersebut. Polisi menyebut tindakan pengamanan dilakukan setelah muncul aksi perusakan dan pembakaran di sekitar Bundaran UGM.
Dampak peristiwa tersebut turut menyentuh mahasiswa UGM. Universitas sebelumnya menyampaikan sedang menelusuri keberadaan dan kondisi delapan mahasiswa yang terdampak. Dalam perkembangan berikutnya, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyatakan tujuh mahasiswa yang sempat diamankan telah dipulangkan, sementara satu mahasiswa lainnya masih mendapatkan perawatan medis akibat luka dalam peristiwa tersebut.
UGM juga menyatakan akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain untuk menelusuri rangkaian kejadian, termasuk dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi. Sementara itu, muncul pula perhatian di lingkungan kampus yang ditandai dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan. Makna dan pihak yang menetapkan pengibaran tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
UGM menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan akademik, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat. Polemik ini kini menjadi perhatian publik, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi penyelidikan, perlindungan mahasiswa, dan evaluasi prosedur pengamanan demonstrasi agar peristiwa serupa tidak terulang.***
