Perkara yang terdaftar dengan Nomor 899/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tersebut sebelumnya telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Agustus 2026. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Dalbir Raj Singh terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji serta menyatakan Perjanjian Kerja Sama tertanggal 22 Agustus 2024 sah dan mengikat secara hukum.
Majelis hakim juga menghukum Dalbir Raj Singh untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp48.827.121 dan bagian keuntungan proyek sebesar Rp219.921.480 kepada Arief Ismunandar.
Namun, Arief Ismunandar melalui tim kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding. Langkah tersebut ditempuh karena pihaknya menilai terdapat sejumlah pertimbangan hukum dan penilaian terhadap alat bukti yang perlu diperiksa kembali, terutama terkait besaran kewajiban pokok yang ditetapkan dalam putusan tingkat pertama.
Kuasa hukum Arief Ismunandar, Nurul Huda, S.H., dari Law Firm Nurul Huda, S.H. & Rekan, menjelaskan bahwa pengajuan banding merupakan hak hukum kliennya untuk memperoleh pemeriksaan ulang terhadap fakta dan alat bukti yang telah disampaikan selama persidangan.
“Klien kami menghormati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya pertimbangan yang telah menyatakan adanya wanprestasi dan mengakui keabsahan Perjanjian Kerja Sama. Namun, kami berpandangan bahwa penetapan besarnya kewajiban pokok belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, kami menggunakan hak banding agar persoalan tersebut dapat diperiksa dan dinilai kembali secara menyeluruh oleh Majelis Hakim Tinggi,” ujar Nurul Huda.
Menurut Nurul Huda, salah satu pokok keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding berkaitan dengan penggunaan perhitungan progres pekerjaan sebesar 83,76 persen sebagai dasar penentuan kewajiban pembayaran.
Pihak Arief berpendapat, perhitungan tersebut perlu dinilai secara menyeluruh dengan mempertimbangkan perkembangan pekerjaan, dokumen perhitungan bersama, serta keterangan saksi yang telah diperiksa dalam persidangan.
Selain itu, tim kuasa hukum Arief meminta agar kewajiban pokok yang harus dibayarkan Dalbir Raj Singh ditetapkan sebesar Rp707.793.831. Nilai tersebut merupakan perhitungan yang telah diajukan pihak Arief sejak pemeriksaan perkara di tingkat pertama.
Nurul Huda menegaskan, pengajuan banding tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.
“Kami sepenuhnya menghormati independensi Majelis Hakim Tinggi. Harapan kami sederhana, yaitu agar setiap fakta, alat bukti, dan argumentasi hukum dari para pihak diperiksa secara cermat, objektif, dan proporsional. Kami meyakini bahwa independensi hakim, integritas peradilan, dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama terwujudnya keadilan bagi para pencari keadilan,” tegasnya.
Kedua Pihak Sama-sama Ajukan Banding
Dalam perkembangan perkara tersebut, Dalbir Raj Singh juga mengajukan permohonan banding atas putusan yang sama. Dengan demikian, kedua belah pihak memiliki keberatan masing-masing yang selanjutnya akan dinilai dalam proses pemeriksaan di tingkat banding.
Nurul Huda menambahkan, perhatian masyarakat terhadap proses peradilan merupakan bagian dari keterbukaan informasi dan kontrol sosial yang sehat, sepanjang tetap menghormati independensi hakim serta tidak mengganggu jalannya persidangan.
“Perhatian publik terhadap suatu perkara hendaknya dipahami sebagai bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum. Namun, kami tetap berpegang pada prinsip bahwa putusan pengadilan harus lahir semata-mata dari fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan penerapan hukum yang benar, bukan karena tekanan atau kepentingan pihak mana pun,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Dalbir Raj Singh maupun kuasa hukumnya untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan terkait perkara tersebut.
