DEPOK, Radarjakarta.id – Garda Peduli Perjuangan Rakyat (GAPPURA) secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah Kota Depok agar nama mantan Wali Kota Depok periode 2000–2005, almarhum H. Badrul Kamal, diabadikan sebagai salah satu nama jalan di wilayah Kota Depok.
Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi tertanggal 11 November 2026 dengan perihal Usulan Pemberian Nama Jalan H. Badrul Kamal di Kota Depok, yang ditujukan kepada Wali Kota Depok.
Ketua Umum GAPPURA, Yusuf Trilis Hendra, mengatakan usulan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa, pengabdian, dan kontribusi almarhum dalam perjalanan sejarah pemerintahan serta pembangunan Kota Depok.
Menurut Yusuf, H. Badrul Kamal merupakan salah satu tokoh penting dalam proses perkembangan Depok menjadi daerah otonom. Pengabadian namanya sebagai nama jalan dinilai dapat menjadi bentuk penghargaan sekaligus sarana edukasi sejarah bagi generasi muda.
“H. Badrul Kamal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan Kota Depok. Beliau bukan sekadar mantan pejabat, tetapi juga salah satu tokoh yang berperan dalam meletakkan fondasi pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan, penamaan jalan menggunakan nama tokoh daerah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap figur yang pernah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Penamaan jalan ini diharapkan menjadi sarana edukasi sejarah agar generasi muda Depok tidak melupakan sosok yang pernah berjuang dan mengabdikan diri untuk kemajuan daerah,” katanya.
Melalui surat tersebut, GAPPURA meminta Pemerintah Kota Depok menindaklanjuti usulan dengan melakukan kajian historis, administratif, serta mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yusuf juga berharap proses pembahasan melibatkan tokoh masyarakat, sejarawan, dan keluarga almarhum agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar historis serta legitimasi sosial yang kuat.
Secara historis, perjalanan pemerintahan Depok memasuki fase penting ketika Badrul Kamal dipercaya menjabat sebagai Wali Kota Administratif Depok pada 31 Oktober 1997. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 yang disahkan pada 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Bogor. Status tersebut mulai berlaku pada 27 April 1999.
Dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pertama untuk periode 2000–2005, Badrul Kamal berpasangan dengan Yus Ruswandi. Kini, melalui usulan GAPPURA, nama almarhum diharapkan dapat menjadi bagian dari identitas ruang publik Kota Depok sekaligus pengingat perjalanan sejarah pemerintahan daerah. |Aji*
