Jakarta, Radarjakarta.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Kedatangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB, menjadi perhatian awak media.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia langsung menuju ruang pimpinan MPR untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kedatangannya disambut Ketua MPR Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan majelis.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung. Menurut Muzani, pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan maksud kedatangannya sekaligus meminta agar proses pengunduran diri segera ditindaklanjuti oleh MPR.
“Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Ahmad Muzani kepada wartawan.
Setelah pertemuan selesai, Gibran keluar dari gedung bersama pimpinan MPR. Momen perpisahan terlihat ketika ia berpamitan dan berpelukan dengan Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta sejumlah pimpinan lainnya. Suasana tersebut menjadi perhatian awak media yang berada di lokasi.
Muzani juga menyampaikan bahwa Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya dalam pertemuan tersebut. MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut surat tersebut, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pengunduran diri ini berlangsung di tengah dinamika politik nasional, termasuk munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Perkembangan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik dan proses hukum. Namun, alasan resmi pengunduran diri yang disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan pimpinan MPR belum dijelaskan secara terperinci.
MPR kini memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, proses selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.***
