JAKARTA, Radarjakarta.id – Komite II DPD RI bergerak cepat memperjuangkan kedaulatan energi dan keadilan bagi daerah penghasil migas. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Komite II DPD RI mengupas tuntas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita BR Sitepu menjelaskan, langkah revisi atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas ini dipandang sebagai momentum krusial untuk mengembalikan kedaulatan energi nasional ke pangkuan negara.
“Penataan kelembagaan termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dinilai harus menjamin kontrol negara yang efektif, menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai BUMN benteng energi nasional,” ucap Badikenita saat membuka RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Di sisi lain, lanjutnya, Komite II DPD RI juga menyoroti ancaman nyata ketahanan energi akibat penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan impor, serta berbagai ganjalan eksplorasi dan investasi. Persoalan di lapangan tercermin nyata dari hasil kunjungan kerja ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon.
“Pertamina EP Zona 7 Cirebon menunjukkan rumitnya hambatan perizinan, tumpang tindih tata ruang, hingga polemik penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” papar senator asal Sumatera Utara itu.
Tak kalah krusial, DPD RI menegaskan bahwa tata kelola migas tidak boleh berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan negara semata, melainkan wajib menjamin pemerataan distribusi.
“RUU Migas didorong untuk menjawab langsung akar masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, minimnya infrastruktur distribusi, hingga keterisolasian kebutuhan energi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan,” ulas Badikenita.
Badikenita menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini juga dituntut membawa dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal di daerah penghasil. Hal itu mengacu pada temuan kunjungan kerja pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana RUU Migas baru harus menjamin kepastian pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, penyelesaian sengketa pertanahan, hingga pembangunan industri turunan.
“Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan UMKM menjadi syarat mutlak agar kekayaan migas benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah,” terangnya.
Menutup rangkaian catatan strategis tersebut, Komite II DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migas sebagai tulang punggung operasional industri energi nasional. Untuk itu diperlukan keterlibatan FSPPB sebagai salah satu pemangku kepentingan utama.
“FSPPB menjadi langkah penting agar aspirasi terkait penguatan tata kelola BUMN energi agar dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan RUU Migas,” lontarnya.
Di kesempatan yang sama, Presiden FSPPB, Arie Gumilar mengapresiasi DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029.
“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola migas telah menjadi bagian dari agenda perjuangan DPD RI sejak awal yang patut terus dikawal secara konsisten,” imbuhnya.
Sejalan dengan semangat tersebut, FSPPB juga berharap DPD RI terus mengawal lahirnya UU Migas baru yang memperkuat penguasaan negara. Selain itu, UU ini diharapkan dapat mewujudkan reintegrasi Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan, ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi, dan ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” kata Arie.
