JAKARTA,Radarjakarta.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) memperkuat kolaborasi dalam menata kawasan permukiman sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan yang terintegrasi. Kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui penyiapan proyek percontohan (pilot project) di lima kota di Indonesia.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperbaiki sanitasi, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat perkotaan perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pemilahan, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali.
“Selain penyediaan hunian layak, pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat perkotaan menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan dari sumbernya, hingga pengolahan dan pemanfaatan kembali,” ujar Maruarar saat bertemu jajaran ADEKSI di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Gedung Pertamina PKP, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menyoroti pentingnya perencanaan, regulasi, serta tata kelola program yang transparan dan akuntabel. Setiap program harus memiliki konsep yang jelas, sasaran penerima manfaat yang tepat, serta dukungan teknis dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Aspek penting yang prinsipil dari program yang akan kita lakukan di antaranya konsep, regulasi, penerima manfaat, dan semua aspek teknis termasuk keuangan. Kami siap bekerja sama selama tujuannya baik dan tidak melanggar aturan,” tegas Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Ara mengatakan, dukungan pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan, penguatan regulasi daerah, dukungan penganggaran, penyediaan infrastruktur dasar, serta kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.
Ia menambahkan, keterpaduan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak berjalan secara parsial, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Umum ADEKSI Danve Ishak Palit menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota. Selain volume sampah yang terus meningkat, keterbatasan fasilitas penampungan dan pengolahan juga menjadi kendala dalam penanganannya.
“Masalah yang terjadi di kota terkait sampah ini adalah jumlahnya pasti banyak, tetapi wadah pembuangannya terbatas. Maka dari itu harus dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi jumlahnya,” ujar Danve.
Untuk itu, Kementerian PKP dan ADEKSI membahas penguatan regulasi dan kebijakan daerah guna mendukung optimalisasi pengelolaan sampah. Pembahasan meliputi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan fungsi legislasi serta pengawasan DPRD, hingga dukungan terhadap investasi teknologi pengolahan sampah modern, termasuk pemanfaatan sampah menjadi energi (waste–to–energy).
Kementerian PKP juga mendorong agar pengelolaan sampah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Integrasi tersebut mencakup perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sehingga sistem persampahan dapat menjadi bagian dari pembangunan kawasan permukiman sejak tahap perencanaan.
Melalui pendekatan tersebut, pola pengelolaan sampah diharapkan bertransformasi dari sekadar kumpul, angkut, dan buang menjadi sistem yang mengutamakan pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan berdasarkan jenis, serta pengolahan sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.
