Dorong Replikasi Praktik Baik Pengelolaan Sampah
Dalam kesempatan tersebut, ADEKSI turut menyampaikan sejumlah praktik pengelolaan sampah yang telah diterapkan pemerintah daerah. Kota Depok, misalnya, mengembangkan pemilahan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember khusus untuk selanjutnya diolah melalui komposter maupun budidaya maggot.
Hasil pengolahan dapat dimanfaatkan kembali, sementara residunya dikelola lebih lanjut. Program ini juga dikaitkan dengan pemberian insentif kepada masyarakat melalui pengurangan beban retribusi persampahan.
Sementara itu, Kota Magelang mengembangkan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik. Masyarakat dilibatkan hingga tingkat kelurahan dalam kegiatan edukasi dan pengolahan sampah organik, termasuk menghubungkannya dengan kegiatan pangan yang turut menghasilkan sampah organik.
Untuk pengelolaan sampah anorganik, pemerintah daerah juga menggandeng pihak swasta melalui dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) guna mendorong kegiatan daur ulang.
ADEKSI turut menyatakan kesiapan untuk mengembangkan skema penyerapan hasil pengolahan sampah (offtaker) melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya untuk pemanfaatan kompos hasil pengolahan sampah organik.
Berbagai praktik tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan beban lingkungan, penciptaan nilai ekonomi, dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Penataan Kawasan Kumuh Dilakukan Secara Terpadu
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati dalam pertemuan tersebut memaparkan pengalaman Kementerian PKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman di Menteng Tenggulun, Jakarta.
Melalui tayangan video, ditampilkan upaya peningkatan kualitas hunian dengan dukungan CSR pihak swasta, penataan kawasan kumuh, serta perbaikan sanitasi lingkungan.
Sri Haryati menjelaskan bahwa penanganan kawasan permukiman membutuhkan pendekatan menyeluruh. Perbaikan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas lingkungan, penyediaan infrastruktur dasar, perbaikan sanitasi, serta pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh.
