JAKARTA, Radarjakarta.id – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026), turut menyinggung dugaan kasus penyadapan ilegal. Informasi tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (9/11/2026).
Dasco membenarkan adanya pembahasan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan persoalan itu hanya menjadi salah satu bagian dari agenda pembicaraan. Menurutnya, kasus tersebut kini telah ditangani aparat penegak hukum. “Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Selain membahas persoalan penyadapan, pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara Presiden dan para mantan Kapolri. Dasco menyebut Prabowo memaparkan visi dan misi pemerintah dalam mendorong kemajuan Indonesia, menggerakkan perekonomian nasional, serta meminta dukungan para purnawirawan jenderal polisi. Meski demikian, Dasco mengaku tidak menghadiri pertemuan tersebut sehingga keterangannya mengenai pembahasan penyadapan didasarkan pada informasi yang ia dengar.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Pertemuan tersebut juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Pertemuan di Hambalang berlangsung di tengah proses penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi Polri. Penyidik menduga praktik tersebut berkaitan dengan penggunaan sistem penyadapan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme peradilan.
Dalam keterangan terpisah, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pertemuan Prabowo dengan para purnawirawan Kapolri juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan, khususnya kondisi internal institusi Polri. Ketua Umum Purnawirawan Polri, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri, disebut menyampaikan dukungan organisasi terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, belum ada keterangan terperinci mengenai sejauh mana Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap perkara penyadapan tersebut. Dasco juga tidak menyampaikan rincian teknis pembahasan maupun kesimpulan khusus yang dihasilkan dari pertemuan itu. Karena itu, perkembangan penanganan perkara tetap perlu dikawal secara transparan, profesional, dan sesuai hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati hak semua pihak yang terkait.
Pertemuan Presiden dengan 10 mantan Kapolri tersebut menjadi perhatian karena berlangsung saat dugaan penyadapan ilegal tengah diproses aparat penegak hukum. Publik kini menantikan keterbukaan penyidikan agar fakta perkara dapat terungkap secara objektif, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan apakah seluruh tindakan yang dipersoalkan benar-benar dilakukan di luar ketentuan hukum.***
