JAKARTA, Radarjakarta.id – Pesatnya ekonomi digital membuka peluang besar sekaligus tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Isu itu dibahas dalam diskusi bertema “Ekonomi Digital Indonesia: Pajak, Biaya, Platform dan Masa Depan UMKM” di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Diskusi ini dihadiri dua narasumber yakni Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur, dan Ketua Umum Aliansi Perdagangan dan Industri Kreatif Indonesia (APIKI), Anto Suroto.
Dominasi Usaha Mikro dan Target Naik Kelas
Ali memulai paparannya dengan postur UMKM nasional. Menurut data BPS 2025, jumlah UMKM mencapai 56 juta unit, dan 99,6 persen di antaranya adalah usaha mikro. Menurutnya, usaha mikro umumnya berdiri karena pelakunya belum tertampung di lapangan kerja formal.
“Dengan postur seperti ini kita bisa melihat bahwa UMKM memang bisa menjadi andalan pada saat ekonomi kita tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Namun, menurut dia, postur itu belum ideal untuk target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kontribusi usaha mikro terhadap penyerapan tenaga kerja formal dan penerimaan negara masih terbatas.
Ali merujuk kajian McKinsey 2025 yang menyebut porsi usaha mikro harus turun, sementara usaha kecil dan menengah harus naik.
“Makanya tema kita adalah bagaimana membuat usaha mikro ini naik kelas. Itu yang menjadi pikiran pemerintah selalu,” katanya.
Untuk itu, Kementerian UMKM menjalankan pembinaan dari tahap awal usaha, mulai dari legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga permodalan. Pembinaan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan terpisah akan diintegrasikan lewat aplikasi Sapa UMKM, inisiatif Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
Menurut Ali, aplikasi itu juga memungkinkan pemantauan apakah usaha yang dibina benar-benar tumbuh.
Peluang dan Ancaman Ekonomi Digital
Ali memaparkan, mengutip riset Google dan Temasek, perdagangan digital atau e-commerce menyumbang sekitar 70 persen ekonomi digital Indonesia.
Nilainya diproyeksikan mencapai Rp2.720 triliun pada 2030, dari sekitar Rp1.394 triliun saat ini. Sebagian besar pelakunya adalah UMKM, sekitar 24 juta unit. “Ini kue besar, bertumbuh sangat besar, dan pelakunya sebagian besar UMKM,” ujarnya.
Digitalisasi, kata Ali, juga bisa menjadi “tangga” bagi UMKM untuk naik kelas, misalnya lewat pengelolaan data penjualan dan stok. Di sisi lain, ia menyebut sejumlah ancaman.
Pertama, produk impor yang lebih mudah masuk ke rumah tangga konsumen. Kedua, persaingan tidak sehat, termasuk banting harga oleh pihak yang menguasai data penjualan. Ketiga, hubungan tidak setara antara 24 juta UMKM dan hanya empat atau lima platform besar yang menguasai data. Keempat, pengawasan regulasi yang masih berbasis laporan, bukan pengawasan sistem.
“Biasanya ketika ada pelanggaran dan laporan baru ditindak,” kata Ali.
