Hubungan seller dan platform harus dituangkan dalam perjanjian berbasis digital dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan transparansi. Jenis dan besaran biaya wajib tercantum di dalamnya.
“Harapannya isu biaya platform yang seenaknya naik, sering kali naik dengan persentase yang tidak diinginkan, itu bisa dimitigasi,” kata Ali.
Perubahan biaya harus diberitahukan 90 hari sebelumnya, dan seller harus menyetujuinya secara aktif. Ali menyebut aturan ini memiliki masa transisi hingga Desember dan implementasi perjanjian kemitraan masih berproses.
Ketiga, peningkatan digitalisasi. Platform diminta membantu UMKM dalam literasi dan keterampilan digital, promosi, peningkatan kualitas produk, hingga akses pembiayaan.
Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa potongan biaya layanan 50 persen bagi seller usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri. Seller mendaftar di aplikasi Sapa UMKM, diverifikasi Kementerian UMKM, lalu diverifikasi lagi oleh platform. Batas omzetnya Rp15 miliar.
Ali menegaskan ini insentif, bukan promo. “Selama dia memenuhi kriteria, dia bisa mendapatkan insentif ini,” ujarnya.
Produk pangan siap saji, seperti layanan GoFood dan GrabFood, serta produk elektronik dikecualikan. Untuk elektronik, menurut Ali, sebagian platform menggantungkan pendapatan pada kategori itu sehingga arus pendapatannya bisa terpotong banyak. Untuk pangan siap saji, biaya platform dinilai wajar karena mengompensasi layanan pengantaran.
“Kalau teman-teman punya toko online dan jualannya produk dalam negeri, download Sapa UMKM, ajukan insentif ini. Barangkali bisa membantu,” kata Ali, yang menyapa mahasiswa peserta diskusi.
APIKI: Mahasiswa Jangan Hanya Jadi Konsumen
Anto Suroto, yang mengaku berkecimpung di dunia UMKM sejak 1980-an, menyoroti kesiapan generasi muda. Ia mendorong mahasiswa menjadi pelaku usaha, bukan sekadar konsumen e-commerce.
“Anda jangan hanya sebagai konsumennya, tapi sebagai pemainnya,” ujarnya. Ia mengajak mahasiswa membentuk kelompok per perguruan tinggi dan bergabung di Sapa UMKM. “Satu perguruan tinggi satu tim,” katanya, karena usaha yang dikerjakan sendirian cenderung berbiaya tinggi.
Anto menyatakan siap memfasilitasi mereka ke Kementerian UMKM, dan menawarkan modal sekitar Rp50 juta bagi kelompok dengan rencana bisnis yang jelas.
Ia menekankan nilai tambah dan kreativitas.
Ia mencontohkan hijab polos yang dibeli sekitar Rp7.500 di Tanah Abang, yang menurutnya bisa dijual jauh lebih tinggi jika diberi lukisan atau kemasan menarik. “Karena kemasan, karena inovasi, karena kreativitas,” ujarnya.
Anto juga mengingatkan generasi muda soal tantangan digital lain, yaitu penipuan daring, privasi data, dan perlindungan hak cipta. “Implementasi itu lebih penting daripada teorinya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan seperti diskon 50 persen memerlukan sinergi lintas kementerian, mulai dari keuangan, perdagangan, hingga perindustrian, dan menilai perlunya evaluasi berbasis data untuk mengukur dampaknya terhadap pertumbuhan UMKM.
