Pajak Marketplace: PPh Pasal 22 dan Sikap idEA
Di tengah pembahasan beban usaha UMKM, kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace menjadi sorotan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pemungutan berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 oleh empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk. Tarifnya 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.
Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut, sepanjang menyampaikan surat pernyataan. DJP menegaskan ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan yang baru, dan pungutan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau sebagai bagian pelunasan PPh Final.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), melalui Ketua Umumnya Budi Primawan, menyatakan menghormati kebijakan tersebut dan memandangnya sebagai perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan pajak baru. Marketplace anggota idEA, kata Budi, akan mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
Dalam proses penjadwalan, idEA sempat mengusulkan agar pemungutan dimulai 1 Januari 2027. Alasannya, waktu yang lebih panjang dibutuhkan untuk menyempurnakan sistem, menyelesaikan aspek teknis, dan menyosialisasikan kebijakan kepada penjual. idEA juga menilai keberhasilan kebijakan bertumpu pada kesiapan seluruh ekosistem, baik seller, platform, maupun administrasi perpajakannya.
Soal harga, Budi menyebut pajak dipotong dari transaksi pedagang dan bukan biaya baru bagi konsumen, tetapi harga bisa naik bila penjual meneruskan bebannya ke pembeli. Ia juga mengingatkan bahwa batas omzet tidak hanya dihitung dari satu marketplace, sebab penjualan bisa tersebar di banyak kanal, sehingga penjual diminta membuat surat pernyataan.
Atas diskusi idEA dengan DJP, satu surat pernyataan bermeterai kini dapat dipakai di seluruh platform, sehingga menghemat biaya meterai dan beban administrasi.
idEA juga meminta agar penerapan dibuat jelas dan mudah dipahami seller, dengan sistem, pengelolaan data, pelaporan, dan komunikasi yang berjalan baik, serta layanan bantuan untuk mengantisipasi kendala.
Anto Suroto menilai kebijakan pajak dipertimbangkan karena derasnya produk impor. Menurut perkiraannya, sekitar 80 persen produk di e-commerce adalah impor. “Kalau produk impor masuk dari pabrik langsung ke konsumen, habis negara ini,” katanya.
Permen UMKM 3/2026: Biaya Dikunci lewat Kemitraan
Selama ini, kata Ali, perlindungan UMKM di e-commerce dititipkan lewat Kementerian Perdagangan, misalnya aturan batas harga barang impor lewat e-commerce maksimal 100 dolar AS.
Kini, Kementerian UMKM menerbitkan aturan sendiri, yaitu Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Landasannya adalah UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur kemitraan, serta PP Nomor 7 Tahun 2021.
Aturan itu memuat tiga pokok. Pertama, hak dan kewajiban. Pelaku usaha mikro dan kecil berhak atas perjanjian kemitraan digital yang adil, transparan, dan tidak merugikan, serta jaminan keamanan data.
Mereka juga wajib memiliki legalitas minimal Nomor Induk Berusaha (NIB), memenuhi standar dan sertifikasi produk, melindungi jaminan sosial pekerja, dan tidak memanipulasi transaksi. Platform diminta memfasilitasi seller agar lebih mudah memenuhi kewajiban tersebut. Kedua, perjanjian kemitraan dan biaya.
