JAKARTA, Radarjakarta.id – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan tamat SMA.
Kemudian Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum, telah memunculkan persoalan serius mengenai legitimasi, etika, dan tanggung jawab jabatan Wakil Presiden.
Meskipun kedua putusan tersebut tidak secara otomatis mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden, implikasi hukum dan etikanya tidak dapat diabaikan. Sejumlah pakar hukum tata negara juga telah menyuarakan desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Jika Gibran tidak bersedia mundur atau proses konstitusional untuk mengakhiri masa jabatannya membutuhkan waktu panjang, masyarakat tetap memiliki ruang menyampaikan sikap melalui berbagai saluran demokrasi. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah memberikan sanksi digital (digital sanction) sebagai bentuk penarikan dukungan dan tekanan publik.
Sanksi dan Tekanan Digital: Kekuatan Masyarakat di Ruang Digital
Menurut Ir. Yanto, MSc. PhD. IPU. ASEAN Eng., pegiat literasi digital dan akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, masyarakat tidak harus selalu menunggu keputusan lembaga politik untuk mengekspresikan sikap dan ketidakpuasan terhadap seorang pejabat publik. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menarik dukungan, salah satunya melalui sanksi digital.
Sanksi digital merupakan bentuk ekspresi masyarakat melalui pilihan, perilaku, dan partisipasi mereka di berbagai platform digital. Konsep ini dapat disebut sebagai Digital Withdrawal of Public Support, yaitu gerakan penarikan dukungan publik melalui ruang digital. Gerakan tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut.
1. Digital Disengagement: Unfollow Movement
Gerakan ini mengajak masyarakat secara sukarela berhenti mengikuti akun media sosial Gibran, baik Instagram, TikTok, maupun platform lainnya. Unfollow merupakan bentuk penarikan dukungan dan kepercayaan publik terhadap seorang pejabat.
2. Digital Disengagement: Unsubscribe Movement
Gerakan ini mendorong masyarakat berhenti berlangganan kanal YouTube maupun kanal digital Gibran lainnya. Berkurangnya jumlah pelanggan dan interaksi digital dapat mempengaruhi jangkauan komunikasi Gibran di platform digital, sekaligus bentuk penarikan dukungan dan kepercayaan oleh masyarakat.
3. Digital Petition
Masyarakat dapat menggalang dukungan melalui petisi daring yang berisi aspirasi dan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Petisi digital dapat menjadi sarana untuk mengukur besarnya dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan sekaligus menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Salah satu contoh mobilisasi aspirasi melalui petisi digital terjadi di Korea Selatan. Pada Juli 2024, petisi daring yang mendesak pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol memperoleh lebih dari satu juta dukungan. Peristiwa tersebut menunjukkan besarnya potensi partisipasi masyarakat melalui platform digital. Namun, proses pemberhentian Yoon tetap berlangsung melalui mekanisme konstitusional dan keputusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada April 2025.
4. Digital Call for Resignation
Gerakan ini merupakan seruan terbuka agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden melalui berbagai platform digital. Seruan tersebut akan memiliki kekuatan moral dan politik lebih besar apabila disampaikan oleh pakar hukum tata negara, akademisi, tokoh masyarakat, dan terutama mantan pendukung Gibran sendiri. Suara mantan pendukung memiliki arti penting karena menunjukkan adanya perubahan sikap dari pihak yang sebelumnya memberikan kepercayaan politik. Jika semakin banyak tokoh dan mantan pendukung menyuarakan tuntutan yang sama, tekanan sosial-politik di ruang digital akan semakin kuat.
Menurut Yanto, PhD, berbagai gerakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai tindakan pemaksaan atau penggantian mekanisme konstitusional. Gerakan ini merupakan hak masyarakat untuk menyampaikan evaluasi, menarik dukungan, dan menuntut pertanggungjawaban pejabat publik secara damai dan demokratis.
