JAKARTA, Radarjakarta.id – Persoalan robohnya tembok pembatas tanah di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 13 (KMS 13), Menteng, Jakarta Pusat, yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan rumah tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 15 (KMS 15), mulai menemukan ruang penyelesaian melalui mediasi.
Mediasi yang mempertemukan perwakilan kedua belah pihak tersebut berlangsung di Kantor Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026), dan dipimpin langsung oleh Camat Menteng, Nurhelmi Savitri.
Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk mempertemukan kedua pihak, sekaligus membuka komunikasi terkait robohnya tembok pembatas yang diketahui telah diganti dengan pagar seng proyek pembangunan di lokasi KMS 15.
Kuasa KMS 13, Harmansyah Ali Yasin AR, menjelaskan bahwa persoalan tersebut pertama kali diketahuinya pada Rabu (4/11/2026), ketika dirinya mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi properti sekaligus melakukan pengecekan dan pengukuran tanah sebagai bagian dari rencana pengurusan balik nama waris.
Namun, setibanya di lokasi dan memeriksa bagian belakang rumah, dirinya mendapati tembok pembatas di sisi kanan pekarangan telah roboh dan posisinya digantikan dengan pagar seng milik proyek pembangunan rumah di sebelahnya.
“Saya datang ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah sebelum proses pengurusan balik nama waris dilakukan. Tetapi, ketika memeriksa bagian belakang, ternyata tembok pembatas tanah kami sudah roboh dan diganti dengan pagar seng,” ungkap Harmansyah seusai mediasi.
Merasa perlu mendapatkan penjelasan, Harmansyah kemudian mengonfirmasi kejadian tersebut kepada pihak proyek. Dalam pertemuan dengan mandor pembangunan yang disaksikan sejumlah pekerja, ia mengaku mendapatkan jawaban bahwa tembok tersebut sengaja dirobohkan karena dianggap mengganggu aktivitas pemasangan pagar besi dan pilar beton.
Selain itu, menurut Harmansyah, pihak mandor juga menyampaikan adanya dugaan kekurangan luas tanah pada properti KMS 15.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan mengenai batas dan luas tanah seharusnya diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku, termasuk pengukuran secara resmi apabila terdapat perbedaan klaim kepemilikan.
“Kalau memang ada persoalan mengenai batas atau kekurangan tanah, silakan ditempuh melalui prosedur hukum. Negara kita adalah negara hukum, sehingga semuanya harus diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
