Stigma “Geng Solo” Hanya Berdiri di Atas Hubungan
Riwayat Jenderal Listyo Sigit sebagai ajudan Presiden Joko Widodo kerap digunakan untuk menghubungkannya dengan istilah “Geng Solo”.
Konstruksi tersebut hanya berdiri di atas kedekatan jabatan masa lalu dan tidak memenuhi standar pembuktian politik maupun hukum.
Seorang ajudan Presiden menjalankan penugasan negara. Pengalaman itu tidak otomatis menciptakan loyalitas politik permanen kepada pribadi atau keluarga Presiden yang pernah dilayani.
Tuduhan keberpihakan kepada kelompok politik lama harus dibuktikan melalui tindakan nyata, seperti pembangkangan terhadap kebijakan Presiden Prabowo, perlindungan terhadap kepentingan tertentu, penggunaan kewenangan Polri untuk menghambat pemerintahan, atau koordinasi politik di luar rantai komando yang sah.
Sampai sekarang, bukti yang disajikan lebih banyak berupa pengulangan label dan hubungan biografis.
Kinerja Jenderal Listyo Sigit di bawah Presiden Prabowo justru menunjukkan kemampuan menyesuaikan institusi dengan arah pemerintahan baru.
Polri menjalankan program Asta Cita, memperkuat ketahanan pangan, mendukung pelayanan gizi, membangun infrastruktur sosial, menangani karhutla, melindungi buruh, dan menjaga stabilitas nasional.
Fakta tersebut lebih relevan untuk menilai loyalitas institusional daripada riwayat penugasan lebih dari satu dekade sebelumnya.
Loyalitas Kapolri juga harus ditempatkan dalam kerangka yang tepat. Loyalitas tersebut bukan kepatuhan pribadi tanpa batas, tetapi kesetiaan kepada negara, konstitusi, dan perintah sah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
Kerangka ini menjaga hubungan Presiden dan Kapolri tetap kuat tanpa mengubah Polri menjadi alat kepentingan personal.
