Mempertahankan Kapolri Merupakan Pilihan Rasional
Hipotesis path dependency dapat digunakan untuk menjelaskan pertimbangan mempertahankan Kapolri, tetapi tidak boleh disederhanakan menjadi anggapan bahwa pergantian pasti menyebabkan seluruh perwira tinggi dimutasi.
Presiden dan Kapolri baru secara teoritis dapat mempertahankan struktur yang sudah ada. Meski demikian, pergantian pucuk pimpinan tetap membawa biaya transisi yang besar bagi organisasi sebesar Polri.
Pergantian dapat memerlukan penyesuaian ulang hubungan Mabes Polri dengan seluruh polda, penyelarasan prioritas operasional, pembangunan kembali pola koordinasi antarlembaga, penataan pejabat utama, serta perubahan mekanisme pengambilan keputusan.
Masa transisi juga dapat membuat sebagian pejabat menahan keputusan sambil membaca arah kepemimpinan baru, sehingga konsentrasi organisasi berisiko bergeser dari pelayanan publik menuju kalkulasi suksesi.
Presiden yang rasional akan membandingkan manfaat pergantian dengan biaya mempertahankan pejabat lama.
Apabila organisasi tetap terkendali, agenda pemerintah berjalan, koordinasi antarlembaga terpelihara, dan tidak ditemukan pembangkangan terhadap kebijakan Presiden, mempertahankan Kapolri merupakan pilihan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pergantian baru memperoleh urgensi ketika manfaat kepemimpinan baru diperkirakan lebih besar daripada risiko dan biaya transisinya.
Posisi Jenderal Listyo Sigit karena itu tidak hanya ditopang oleh lamanya masa jabatan, tetapi juga oleh modal organisasi yang telah terbentuk.
Ia telah memahami jaringan komando Polri, karakter ancaman keamanan, pola koordinasi dengan TNI dan kementerian, serta prioritas Presiden Prabowo.
Mengganti pemimpin ketika berbagai program masih membutuhkan konsolidasi dapat mengurangi kecepatan pemerintah tanpa memberikan keuntungan yang sebanding.
