Oleh: Hasanuddin, SH
Koordinator SIAGA 98
Hukum pada hakikatnya merupakan instrumen penting dalam kehidupan bernegara. Namun, hukum dalam dirinya sendiri hanyalah norma, aturan, dan sekumpulan pasal yang tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan.
Karena itu, penegak hukum menjadi kunci dalam mengoperasionalkan hukum.
Melalui penegak hukum, ketentuan yang tertulis dalam undang-undang diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Indonesia memiliki berbagai institusi penegak hukum dengan kewenangan masing-masing, baik yang diatur secara umum maupun yang memiliki kewenangan khusus.
Masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan dasar hukum yang berbeda.
Keberadaan berbagai lembaga tersebut tentu diperlukan.
Namun, semakin banyak institusi dengan kewenangan yang bersinggungan, semakin diperlukan pula koordinasi, sinkronisasi, dan pembagian peran yang jelas.
Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Lebih jauh lagi, jangan sampai satu institusi menjalankan kebijakan atau penegakan hukum yang justru saling menegasikan dengan institusi lainnya.
Sebagai contoh, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, kita mempunyai Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga institusi tersebut memiliki posisi penting dalam sistem penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Namun, ketika suatu persoalan hukum bersinggungan dengan lebih dari satu institusi, koordinasi menjadi sangat penting agar kewenangan masing-masing dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih, konflik kewenangan, maupun ketidakpastian hukum.
Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya lembaga penegak hukum. Persoalannya adalah bagaimana berbagai kewenangan tersebut dapat bekerja secara terkoordinasi dalam satu arah penegakan hukum nasional.
Di sinilah peran Presiden menjadi penting.
Presiden, selain sebagai kepala pemerintahan, juga merupakan kepala negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi dan hukum.
Tugas Presiden tentu sangat luas. Tidak mungkin seluruh persoalan penegakan hukum ditangani langsung oleh Presiden.
Karena itu, diperlukan instrumen yang dapat membantu Presiden memperoleh gambaran yang utuh mengenai berbagai persoalan strategis penegakan hukum, terutama persoalan yang melibatkan lebih dari satu institusi.
