Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Peringatan Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober selalu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa perjalanan menuju kemerdekaan dibangun melalui kesadaran untuk bersatu di tengah perbedaan.
Semangat yang lahir pada 1928 itu tidak berhenti sebagai catatan sejarah. Ia terus menemukan relevansinya dalam kehidupan berbangsa, termasuk dalam hubungan antara pemerintah dan generasi muda yang hari ini ikut menentukan arah masa depan Indonesia.
Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, mengenai kesiapan pemerintah menampung aspirasi mahasiswa patut mendapat perhatian. Sebagaimana diberitakan ANTARA pada 28 Oktober 2026, Listyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan siap menerima masukan dari mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan provokatif dan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.
Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Dalam negara demokratis, pemerintah tidak hanya dituntut menjalankan program pembangunan, tetapi juga mendengarkan berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan usulan secara terbuka, dengan tetap menghormati hukum serta hak sesama warga negara.
Hubungan semacam ini perlu dipelihara. Sebab, pembangunan nasional tidak mungkin berjalan optimal apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat justru terhambat oleh prasangka, ketidakpercayaan, atau sikap saling menutup diri.
Semangat Pemuda dalam Perjalanan Bangsa
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928 mempertemukan berbagai organisasi pemuda yang berasal dari latar belakang berbeda. Melalui peristiwa tersebut, gagasan tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan memperoleh tempat penting dalam perjalanan menuju Indonesia merdeka.
Semangat itu kembali terlihat dalam berbagai fase sejarah berikutnya. Gerakan mahasiswa pada 1998, misalnya, menjadi salah satu unsur penting dalam tuntutan reformasi di tengah krisis ekonomi dan politik. Mahasiswa bersama berbagai kelompok masyarakat menyuarakan perubahan, sementara dinamika politik nasional ketika itu turut dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya.
Pengalaman sejarah tersebut memperlihatkan bahwa suara generasi muda merupakan bagian dari kehidupan kebangsaan. Aspirasi yang lahir dari keresahan sosial dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara negara, terutama ketika berkaitan dengan persoalan pendidikan, lapangan kerja, kesejahteraan, tata kelola pemerintahan, dan kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa perbedaan pandangan perlu dikelola dengan kedewasaan. Semangat persatuan bukan berarti menghilangkan kritik, melainkan memastikan bahwa perbedaan tidak merusak tujuan bersama sebagai bangsa.
Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa perlu terus dijaga. Pemerintah membutuhkan masukan untuk memahami persoalan di lapangan, sedangkan mahasiswa memerlukan saluran yang memungkinkan gagasan dan tuntutan mereka didengar serta dipertimbangkan secara serius.
