BANDA ACEH, Radarjakarta.id – Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan meminta jaksa penuntut umum (JPU) dan majelis hakim mempertimbangkan pidana tambahan berupa perampasan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara ilegal. Permintaan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026). Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kendaraan yang telah dimodifikasi kembali digunakan dalam praktik penyalahgunaan BBM subsidi.
Desakan tersebut muncul setelah Polda Aceh mengungkap 38 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dalam kurun waktu 28 hari, terhitung sejak 19 Oktober hingga 15 November 2026. Dari pengungkapan itu, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita 30 kendaraan roda empat serta enam, berikut sekitar 61 ton solar sebagai barang bukti. Kendaraan yang diamankan terdiri atas dump truck, angkutan umum, hingga kendaraan pengangkut BBM yang diduga digunakan dalam praktik ilegal.
Penyidik menemukan sejumlah kendaraan menggunakan tangki modifikasi dengan kapasitas penampungan mencapai 1.000 hingga 2.000 liter. Bahkan, terdapat kendaraan yang diduga menyamarkan tangki tambahan menggunakan pasir. Sementara itu, sebuah kendaraan jenis Hiace disebut memiliki dua tempat penampungan berkapasitas total sekitar 4.000 liter. Modus yang diungkap antara lain pembelian BBM subsidi berulang kali menggunakan barcode yang bukan miliknya, penampungan, serta penjualan kembali dengan harga lebih tinggi.
Kapolda Aceh menilai kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam proses penuntutan dan persidangan. Ia berharap JPU mengajukan tuntutan pidana tambahan dan majelis hakim mempertimbangkan perampasan kendaraan untuk negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Saya mengharapkan dan menyarankan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta jaksa penuntut untuk memberikan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti kendaraan pengangkut untuk dirampas oleh negara,” ujar Ruddi.
Namun, keputusan perampasan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan permintaan aparat kepolisian. Jaksa harus membangun argumentasi hukum dalam tuntutannya, sedangkan hakim memiliki kewenangan menilai alat bukti, status kepemilikan kendaraan, keterkaitan barang bukti dengan tindak pidana, serta hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.
Untuk mengawal penanganan perkara, Ruddi memerintahkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh memantau perkembangan kasus hingga memperoleh putusan pengadilan. Polisi juga menyatakan penyidikan akan terus dilengkapi guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda turut mengingatkan pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan distribusi serta penggunaan BBM bersubsidi. Masyarakat yang mengetahui dugaan penimbunan, pengangkutan, atau perdagangan BBM subsidi secara ilegal diminta segera melapor melalui layanan kepolisian 110. Penindakan terhadap pelaku, pengawasan distribusi, dan penelusuran jaringan pembeli menjadi langkah penting agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, bukan menjadi ladang keuntungan melalui praktik ilegal.***













