JAKARTA BARAT, Radarjakarta.id – Sengketa penguasaan tanah di Jalan Cendrawasih V, RT 003/RW 006, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, semakin memanas. Persoalan tersebut kini berkembang menjadi dugaan kekerasan secara bersama-sama, ancaman, pemaksaan, dan perusakan fasilitas di sekitar lokasi. PT Tanalum Metal Alloy telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa yang disebut terjadi pada Senin (9/11/2026) kepada Polres Metro Jakarta Barat. Dokumen Tanda Bukti Lapor yang diperoleh redaksi memperkuat adanya laporan resmi terkait konflik pertanahan tersebut.
Berdasarkan dokumen Tanda Bukti Lapor Model B-1, laporan diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (9/11/2026) pukul 17.46 WIB. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/3321/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA. Dalam dokumen itu, peristiwa dilaporkan terjadi sekitar pukul 09.30 WIB di Jalan Cendrawasih V Nomor 17B, RT 003/RW 006, Cengkareng Barat. Perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum serta dugaan pemaksaan terhadap orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 262 dan Pasal 448 KUHP. Nama terlapor dalam dokumen masih tertulis dalam penyelidikan (lidik).
Dalam dokumen yang sama, PT Tanalum Metal Alloy tercatat sebagai pihak korban. Pelapor menyampaikan bahwa peristiwa tersebut menimbulkan kerugian dan meminta kepolisian melakukan proses hukum lebih lanjut. Sejumlah saksi juga tercantum dalam tanda bukti laporan. Sebelumnya, pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya mengungkapkan memiliki rekaman CCTV, foto, dan video yang diduga merekam rangkaian kejadian di lokasi. Dokumentasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, mencocokkan keterangan saksi, serta mengungkap secara objektif apa yang sebenarnya terjadi.
Persoalan tidak berhenti pada laporan dugaan kekerasan. Pihak perusahaan sebelumnya juga menyampaikan keberatan atas dugaan perusakan pagar dan gangguan saat pengamanan lahan pada 9 November 2026. Kegiatan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat pada 10 November 2026 disebut mendapat perlawanan. Sementara itu, warga sekitar mengaku mengalami kerusakan kebun, pompa air, dan fasilitas lainnya. Pengurus RW menyampaikan keresahan masyarakat dan meminta perlindungan aparat. Ia juga menjelaskan rencana pengerahan sekitar 1.000 anggota organisasi masyarakat asal Banten sebagai upaya menjaga warga yang merasa terancam. Namun, semua pihak diharapkan tidak mengerahkan massa untuk melakukan tindakan yang berpotensi memicu bentrokan.
Di sisi lain, kepemilikan tanah masih menjadi persoalan yang harus dibuktikan melalui dokumen dan proses hukum. Mantan lurah yang kini menjabat Sekretaris Kecamatan Taman Sari menerangkan bahwa sejumlah bidang tanah di kawasan tersebut memiliki riwayat alas hak Eigendom Verponding. Ia menyebut lahan yang dipersoalkan telah lama dikuasai seseorang bernama Najib. Menurut keterangannya, surat keterangan tidak sengketa yang pernah ditandatangani bersama unsur RT/RW didasarkan pada pengetahuan dan kondisi lingkungan saat itu, bukan penetapan hak kepemilikan. Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Pardomuan Natio juga menyampaikan klaim atas objek tanah. Seluruh dokumen, termasuk Eigendom Verponding, alas hak garapan, Sertifikat Hak Milik, dan riwayat peralihan, perlu diperiksa oleh instansi berwenang.
Ketegangan di lokasi mendapat perhatian aparat pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Peninjauan melibatkan Kapolsek Cengkareng AKP Rahis Fadhlillah, Lurah Cengkareng Barat Pujowati, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Edy Sudarma Korniawan, serta Danramil 04 Cengkareng Mayor Inf. Irwan Triono. Rombongan sempat mendapat hambatan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai penjaga lahan. Situasi kemudian mereda setelah seorang kuasa hukum yang mengaku mewakili pihak ahli waris hadir. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak diingatkan agar menahan diri, tidak melakukan pendudukan maupun tindakan sepihak, serta menyerahkan penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret kepolisian dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Pemeriksaan saksi, penelusuran rekaman CCTV, serta pengumpulan bukti menjadi bagian penting untuk memastikan duduk perkara secara objektif. PT Tanalum Metal Alloy berhak memperoleh kepastian atas laporan yang disampaikan, sementara pihak yang mengaku sebagai ahli waris juga harus mendapatkan kesempatan menyampaikan bukti dan hak jawab. Persoalan kepemilikan tanah harus dipisahkan dari dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Jangan sampai sengketa pertanahan berubah menjadi konflik sosial berkepanjangan. Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tanpa keberpihakan kepada pihak mana pun.|Bryan Gautama*
