JAKARTA, RadarJakarta.id – Pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali memasuki babak yang menyita perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah kepada seorang perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) berinisial TK. Sosok tersebut diduga memiliki peran dalam kegiatan pengawasan atau surveillance terhadap target operasi penyadapan.
Brigjen TK diduga merupakan Muhammad Tedjo Kusumo, mantan pejabat di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri. Namun, hingga Jumat (13/11/2026), Polri belum mengumumkan secara resmi identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan saat ini.
Nama Brigjen TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan pembagian peran dalam perkara tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, meneruskannya kepada operator penyadapan, kemudian memerintahkan Brigjen TK melakukan pemantauan atau surveillance.
Meski demikian, Brigjen TK belum diumumkan sebagai tersangka baru. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa perwira tinggi berpangkat bintang satu tersebut sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap secara utuh kemungkinan keterlibatan dan peran masing-masing pihak.
Dalam perkara ini, Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik mendalami dugaan operasi penyadapan tanpa prosedur permohonan penyidik, alur perintah, persetujuan pelaksanaan, hingga dugaan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan.
Terungkapnya nama Brigjen TK menambah pertanyaan besar mengenai sejauh mana jangkauan operasi tersebut, siapa saja yang menjadi sasaran, serta bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban di dalam institusi kepolisian. Publik kini menunggu transparansi penyidikan agar seluruh dugaan dapat diuji berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi atau spekulasi.
Kasus ini bukan sekadar persoalan internal kepolisian. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan privasi, kewenangan aparat, supremasi hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Identitas, peran, serta kemungkinan pertanggungjawaban Brigjen TK menjadi bagian penting yang harus dijelaskan secara terbuka oleh penyidik.***
