JAKARTA, RadarJakarta.id – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kali ini, sebanyak 25 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) mengalami pergeseran jabatan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Mutasi yang diumumkan pada Selasa (10/11/2026) itu menyasar sejumlah posisi strategis di Mabes Polri maupun satuan kewilayahan. Perubahan tersebut mencakup jajaran Bareskrim, Densus 88 Antiteror, serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Rotasi ini menjadi bagian dari dinamika organisasi dan penataan kepemimpinan di tubuh Korps Bhayangkara.
Salah satu perhatian dalam mutasi kali ini adalah penempatan dua perwira berpangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen), yakni Syahar Diantono dan Yudi Gustawan. Keduanya sebelumnya mendapat penugasan di luar struktur internal Polri, yakni di Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam penugasan terbaru, Syahar ditempatkan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri, sedangkan Yudi mendapat tugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Perubahan juga terjadi di Bareskrim Polri. Brigjen Pol. Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) kini ditugaskan sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Posisi yang ditinggalkannya dipercayakan kepada Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Sementara itu, pergeseran jabatan turut menyentuh Densus 88 Antiteror Polri. Kombes Pol. Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri. Adapun jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 kini dipercayakan kepada Kombes Pol. Ervindo Maulana. Rotasi juga menjangkau sejumlah Polda, antara lain Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.
Dari sisi kelembagaan, mutasi merupakan kewenangan pimpinan Polri untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, pengembangan karier, serta kesinambungan pelaksanaan tugas. Namun, keberhasilan rotasi tidak cukup diukur dari pergantian nama dan jabatan. Publik juga menantikan peningkatan profesionalisme, transparansi, pengawasan internal, serta kualitas pelayanan kepolisian yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, penempatan 25 Pati dan Pamen tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Polri. Para pejabat yang menerima amanah baru dituntut segera beradaptasi, menjaga integritas, dan menunjukkan kinerja terukur. Tantangan berikutnya adalah memastikan penyegaran kepemimpinan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.|Warto*
