JAKARTA, Radarjakarta.id – Bareskrim Polri membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan tindak pidana makar yang mencuat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Perkembangan ini menambah serius penanganan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.
Kepastian pembentukan tim khusus disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di lingkungan Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Isir menegaskan, penyidik masih mendalami berbagai informasi dan alat bukti untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana makar dalam perkara tersebut. “Telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” ujar Isir.
Polri menegaskan, dugaan makar tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan informasi awal. Penyidik harus menguji setiap temuan melalui proses hukum dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembentukan tim khusus menjadi bagian dari upaya mengungkap secara menyeluruh dugaan keterkaitan perkara penyadapan dengan kemungkinan tindak pidana lain.
Sebelumnya, Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor telepon pada periode 2025–2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan mencakup Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Penyidik menduga aktivitas tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur penyadapan dan ketentuan penegakan hukum yang berlaku.
Perkembangan perkara juga menunjukkan jumlah tersangka telah menjadi empat orang, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dalam perkembangan penyidikan yang disampaikan Polri, tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan pascastroke. Penyidik juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli untuk memperkuat pembuktian.
Meski demikian, dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar merupakan dua persoalan hukum yang harus dibuktikan berdasarkan unsur masing-masing. Hingga perkembangan informasi pada Rabu (11/11/2026), Polri menyatakan pendalaman dugaan makar masih berlangsung. Belum dapat disimpulkan bahwa para tersangka telah terbukti melakukan makar hanya karena tim khusus dibentuk untuk menyelidikinya.
Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di tubuh Polri. Publik menunggu hasil penyidikan yang terbuka, objektif, serta tidak tebang pilih. Semua pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.***
