JAKARTA, Radarjakarta.id – Kebijakan Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 27 April 2026 terus menjadi bahan perbincangan hangat.
Selain dipandang sebagai upaya konsolidasi kekuasaan, masuknya sejumlah wajah baru, termasuk aktivis buruh Jumhur Hidayat, dinilai memberi energi segar bagi pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan strategis.
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menyebut langkah tersebut sebagai keputusan yang tepat dan terukur.
Ia menilai rekam jejak Jumhur sebagai tokoh buruh dengan jaringan luas menjadi aset penting dalam memperkuat kabinet.
“Pengalaman dan basis massa yang dimiliki Jumhur sangat besar. Bahkan, kekuatannya bisa disejajarkan dengan sejumlah menteri,” ujar Syahganda dalam Diskusi Media “BUKA FAKTA” yang digelar Forum Jurnalis Merdeka bersama MediaTrust.ID di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurut Syahganda, reshuffle ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari strategi Presiden dalam merespons kompleksitas situasi politik dan ekonomi, baik domestik maupun global.
Ia menilai sejak awal kepemimpinannya, Prabowo telah menyadari besarnya tantangan yang dihadapi pemerintah.
Penunjukan Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup diyakini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat struktur kabinet.
Syahganda juga menegaskan bahwa Jumhur dikenal sebagai figur independen yang tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
Ia menambahkan, proses penunjukan tersebut telah melalui komunikasi panjang sejak 2024 dan kembali dimatangkan pada Maret 2026 sebelum akhirnya resmi dilantik.
Lebih jauh, Syahganda melihat komposisi kabinet yang masih diisi sejumlah tokoh dari era Joko Widodo kini mulai menyesuaikan diri dengan arah kebijakan baru. Adaptasi tersebut dinilai penting guna menjaga kesinambungan sekaligus memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan visi Presiden saat ini.
Sementara itu, pengamat militer Anton Permana menilai reshuffle kabinet merupakan hal lumrah dalam sistem politik Indonesia yang berbasis koalisi.
Ia menyebut pembagian kursi menteri sebagai bagian dari kompromi politik demi menjaga stabilitas pemerintahan.
“Pro dan kontra dalam penunjukan menteri adalah hal yang tidak terhindarkan. Itu bagian dari dinamika sistem koalisi,” ujarnya.
Anton juga mengingatkan pentingnya pengelolaan komunikasi publik di era derasnya arus informasi.
Ia menilai narasi yang berkembang di ruang publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika tidak dikelola secara tepat.
Diskusi ini dipandu oleh Edy Mulyadi selaku Pemimpin Redaksi mediatrust.id, dan dihadiri oleh sejumlah jurnalis serta pengamat politik dari berbagai kalangan.
