JAKARTA, Radarjakarta.id – Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menyatakan sikap tegas menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 melalui konferensi pers bertajuk “May Day Bukan Pesta!” yang digelar pada Rabu (30/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Pancoran Buntu II, tepatnya di Kantor Sekretariat GMNI Jakarta Selatan, pukul 13.00 WIB. Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah juru bicara aliansi, yakni Saiful Wathoni (Sekretaris Jenderal PP AGRA) dan Deodatus Sunda Se (Ketua Umum GMNI DKI Jakarta Raya), serta dipandu oleh L. Muhammad Rizaldy (Ketua Umum PP FMN).
Dalam paparannya, PERISAI menegaskan bahwa momentum May Day harus tetap dimaknai sebagai hari perjuangan, bukan perayaan. Mereka menilai kondisi sosial-ekonomi di Indonesia belum memungkinkan peringatan Hari Buruh dirayakan secara seremonial tanpa substansi perjuangan.
“Tidak boleh naif! Tidak mungkin rakyat merayakan May Day dengan kegembiraan palsu tanpa perlawanan di tengah situasi Indonesia masih belum mampu menyejahterakan rakyatnya sendiri,” ujar Saiful Wathoni.
Aliansi PERISAI juga menyoroti dinamika politik nasional, termasuk kebijakan reshuffle kabinet yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Sampai lima kali reshuffle, pemerintah masih belum melahirkan solusi untuk rakyat. Tak ubahnya rezim menyadari bahwa yang melakukan makar adalah dirinya sendiri, yakni makar terhadap pembukaan UUD 1945 dan konstitusi itu sendiri,” kata Deodatus Sunda Se.
Lebih lanjut, PERISAI menegaskan komitmennya untuk menggelar aksi massa sebagai bentuk perlawanan. Aksi tersebut direncanakan berlangsung mulai 1 Mei hingga 21 Mei 2026 di depan Kantor DPR-MPR RI, Jakarta, setiap pukul 13.00 WIB.
Selain itu, aliansi ini juga akan mengoordinasikan aksi serentak di 18 titik di seluruh Indonesia, serta satu titik aksi di Hong Kong sebagai bagian dari solidaritas internasional buruh.
Melalui pernyataan sikap ini, PERISAI mengajak seluruh elemen rakyat untuk tetap menjaga semangat perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai praktik imperialisme, feodalisme, dan fasisme yang dinilai masih berlangsung di Indonesia.
