RADAR JAKARTA | Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk menertibkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Hal ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, pada Sabtu (8/2/2025).
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, menyoroti maraknya penyalahgunaan solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil, tetapi justru digunakan oleh industri.
“Habis ini saya tertibkan lagi. BBM solar subsidi banyak dipakai untuk industri. Saya tahu ini akan menimbulkan protes, tetapi saya tetap akan jalankan kebijakan ini,” ujar Bahlil.
Ia mengakui bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan polemik, sebagaimana kebijakan sebelumnya yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg atau “gas melon”. Namun, ia menegaskan bahwa langkah penertiban ini dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Saya sadar bahwa akan ada pihak yang merasa terganggu dan mungkin menentang kebijakan ini. Tapi sebagai orang Timur, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang,” tegasnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya Partai Golkar dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. “Golkar punya kesempatan untuk membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Implementasi kebijakan mungkin tidak akan sempurna 100 persen, tapi niat kita jelas: menyalurkan subsidi kepada yang berhak,” imbuhnya.
Krisis LPG 3 Kg dan Protes Warga
Selain soal solar subsidi, Bahlil juga menyinggung persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kg di pasaran. Menurutnya, saat ini yang mengalami keterbatasan adalah LPG ukuran 12 kg, yang sejatinya bukan tanggung jawab pemerintah karena merupakan ranah industri.
“Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau itu industri, bukan domain pemerintah. Tugas kita memastikan ketersediaan LPG 3 kg untuk masyarakat,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil sempat mendapat protes langsung dari warga saat meninjau antrean gas LPG 3 kg di Kota Tangerang pada Selasa (4/2/2025). Dalam video yang beredar di media sosial, seorang warga bernama Effendi dari Kecamatan Cibodas meluapkan emosinya di hadapan Bahlil.
“Bukan soal antre gasnya, anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak! Logika jalan dong, Pak!” ujar Effendi dengan suara bergetar.
Kelangkaan LPG 3 kg terjadi akibat kebijakan pelarangan pengecer menjual gas melon. Akibatnya, antrean panjang terjadi di berbagai pangkalan, terutama di wilayah Jabodetabek.
Menanggapi situasi ini, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Bahlil untuk mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg guna meredakan kelangkaan di masyarakat.
Dengan berbagai kebijakan yang diambil, Bahlil menegaskan bahwa tujuannya tetap untuk memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Namun, ia juga mengakui bahwa setiap kebijakan pasti memiliki tantangan tersendiri.***
