JAKARTA, Radarjakarta.id – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui Komite Praktisi Syariah (KPS) untuk pertama kalinya menggelar program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA).
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 13 November 2026, ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas akuntan publik dalam bidang audit kepatuhan serta penilaian efektivitas tata kelola syariah.
Mengusung tema “Kompetensi Kepatuhan Syariah dan Penilaian Efektivitas Tata Kelola Syariah”, program ini menjadi langkah strategis IAPI dalam mempersiapkan akuntan publik yang memiliki keahlian khusus untuk melaksanakan audit kepatuhan syariah dan mengevaluasi efektivitas tata kelola entitas syariah.
Materi pendidikan mencakup sejumlah bidang penting, di antaranya fikih muamalah maliyah, akuntansi syariah, tata kelola entitas syariah, etika syariah, serta perikatan asurans atas kepatuhan syariah dan jasa lainnya di bidang syariah.
Proses pembelajaran dilaksanakan selama tiga hari pertama. Sementara itu, pada hari keempat dan kelima, peserta akan mengikuti tahapan evaluasi melalui ujian tertulis dan wawancara sebagai bagian dari proses sertifikasi.
Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur mengatakan bahwa program CSA dirancang untuk memberikan pembekalan kompetensi dan keterampilan teknis kepada para akuntan publik agar mampu menjalankan tugas pemeriksaan dan penilaian kepatuhan syariah secara profesional.
“Program ini dirancang secara khusus untuk memberikan kompetensi dan keterampilan teknis serta pemahaman mengenai kepatuhan syariah berdasarkan Standar Jasa Syariah (SJS) dan prinsip-prinsip syariah,” ujar Tubagus Manshur.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan dan sertifikasi tersebut juga menjadi respons terhadap kebutuhan penguatan kaji ulang tata kelola syariah, khususnya pada industri perbankan syariah.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK Nomor 25 Tahun 2024 bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Dukungan terhadap peningkatan peran akuntan publik di bidang syariah juga disampaikan Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo. Menurutnya, akuntan publik perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung penerapan kepatuhan dan tata kelola syariah di Indonesia.
“Peran akuntan publik diharapkan akan lebih aktif dalam proses dan kegiatan kepatuhan syariah serta tata kelola syariah,” ungkap Tarkosunaryo.
Ia menambahkan, akuntan publik memiliki posisi strategis dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas sistem keuangan. Melalui layanan profesional yang diberikan, akuntan publik juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.
Selain itu, profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan jasa profesional sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Akuntan publik berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan, serta berkontribusi aktif terhadap stabilitas ekonomi dengan menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan melalui layanan jasa profesional dan memastikan kepatuhan terhadap standar peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,” tuturnya.
Melalui penyelenggaraan program Pendidikan dan Sertifikasi Certified Sharia Auditor, IAPI berharap semakin banyak akuntan publik yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus di bidang syariah.
Kehadiran tenaga profesional yang kompeten tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pemeriksaan, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mendorong penerapan tata kelola syariah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
