Dari Pasal 33 UUD 1945 Menuju Arsitektur Kedaulatan Produktif Indonesia
Di tengah perdebatan antara pasar dan negara, Indonesia sesungguhnya telah memiliki kompas konstitusional yang jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Para pendiri bangsa memahami bahwa pasar memiliki kemampuan menciptakan efisiensi, tetapi pasar tidak selalu menghasilkan keadilan sosial. Karena itu, perekonomian nasional dirancang untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka-angka jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi jangka panjang melalui hilirisasi industri, ketahanan pangan, ketahanan energi, modernisasi pertanian, pengembangan koperasi produktif, penguatan UMKM berbasis ekspor, pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi.
Menurut Haidar Alwi, banyak negara kaya sumber daya alam tetap tertinggal karena gagal mengubah kekayaannya menjadi produktivitas. Sebaliknya, banyak negara yang relatif miskin sumber daya mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia karena berhasil membangun ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan kualitas manusianya.
“Bangsa yang hanya mengejar kepercayaan pasar akan selalu cemas menunggu penilaian pasar berikutnya. Tetapi bangsa yang membangun Kedaulatan Produktif akan memiliki fondasi yang lebih kokoh karena kekuatannya lahir dari kemampuan rakyat menciptakan nilai tambah. Investor dapat menjadi mitra perjalanan, namun produktivitas rakyat adalah mesin yang menentukan arah perjalanan itu sendiri.
“Ketika bangsa mampu menjaga keseimbangan antara kepercayaan pasar dan Kedaulatan Produktif, di situlah lahir kekuatan ekonomi yang bukan hanya tangguh menghadapi gejolak global, tetapi juga mampu menjaga martabat dan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Rupiah yang kuat pada akhirnya bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari bangsa yang berhasil membangun peradabannya sendiri,” pungkas Haidar Alwi.
