Ironisnya, ketika masyarakat kehilangan sumber kehidupan, anggaran publik sering kali kembali dikeruk untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan perusahaan.
Hubungan sebab-akibat antara kegiatan usaha dan kerusakan ini harus dibuktikan secara terbuka, agar biaya pemulihan dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang bertanggung jawab, bukan kepada kas negara.
Melihat rentetan ketimpangan ini, tuntutan keterbukaan publik harus segera diarahkan ke ruang-ruang tempat keputusan ekonomi dibuat.
Kontrak yang melibatkan hajat hidup orang banyak, peta konsesi, penerima fasilitas negara, hingga kepatuhan lingkungan harus dibuka seluas-luasnya untuk diuji oleh publik.
Ruang perdebatan nasional harus direbut kembali dan didedikasikan untuk memperjuangkan nasib buruh, masyarakat adat, petani, serta warga di sekitar kawasan industri dan pertambangan.
Rakyat berhak atas masa depan yang lebih bermartabat daripada sekadar menjadi penonton pertengkaran elite.
Jangan sampai kegaduhan politik hari ini menjadi kesempatan bagi oligarki untuk terus menjarah kekayaan alam, sementara rakyat terusir dari tanahnya, menanggung kerusakan lingkungan, dan mewariskan beban berat bagi anak-cucunya.
