Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Perdebatan panjang mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka berisiko menguras perhatian masyarakat dari persoalan yang jauh lebih menentukan nasib jutaan orang.
Keterbukaan informasi dan penyelesaian hukum terkait polemik tersebut memang patut dihargai, namun energi publik terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk mengikuti perselisihan antartokoh.
Ketika masyarakat dibiarkan terus-menerus terjebak dalam kubu yang bermusuhan, pengawasan terhadap isu-isu fundamental—seperti lonjakan utang, perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, hingga upah buruh yang tertinggal dari biaya hidup—menjadi terabaikan.
Kerugian terbesar dari polemik personal yang emosional ini adalah melemahnya daya kritis warga dalam menentukan prioritas pengawasan.
Kegaduhan yang berlarut-larut ini justru sangat menguntungkan kepentingan ekonomi-politik oligarki. Ketimpangan perhatian publik membuat kelompok elite leluasa beroperasi di balik kerumitan birokrasi.
Publik mungkin hafal setiap babak baru polemik ijazah, tetapi dibuat kesulitan mengetahui siapa pemilik akhir perusahaan yang menguasai tanah di sekitar tempat tinggal mereka.
Tanpa perlu rekayasa pengalihan isu yang rumit, kelengahan masyarakat sudah cukup menjadi celah bagi lolosnya dokumen perizinan, perubahan tata ruang, fasilitas fiskal, hingga konsesi bernilai fantastis yang akan mengubah dan mengikat nasib suatu wilayah hingga puluhan tahun ke depan.
Kelengahan ini nyata terlihat dalam minimnya pengawasan terhadap kebijakan pembiayaan dan utang negara. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri pada Juli 2026 telah mencapai US$454,8 miliar.
Meski pemerintah menilai struktur utang tersebut aman secara rasio, penilaian ini tidak bermakna tanpa pemeriksaan ketat terhadap ketepatan guna dan manfaatnya.
Setiap rupiah pembiayaan publik, terlebih yang dialokasikan untuk fasilitas, infrastruktur, atau jaminan proyek investasi, harus dihitung sebagai kontribusi negara.
Sangat tidak adil apabila dukungan negara memperkecil risiko usaha dan memperbesar pundi-pundi pemilik modal, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat yang sepadan atau justru harus menanggung beban kerugian di masa depan.
Ancaman serupa mengintai di sektor sumber daya alam, seperti yang terlihat pada rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang mencakup 2,32 juta hektare lahan.
