Operasi pemberantasan korupsi yang menyasar jaringan besar, aliran uang, aset bernilai tinggi, serta dugaan keterlibatan pejabat lintas institusi menunjukkan perubahan penting: Polri tidak boleh hanya menjadi penjaga ketertiban pada lapisan bawah masyarakat, sementara kejahatan berkekuatan modal dan jabatan menikmati zona kebal hukum.
Keberanian tersebut bukan tindakan permusuhan terhadap institusi lain. Negara hukum tidak mengenal solidaritas kelembagaan yang mengalahkan kewajiban penyidikan. Hubungan baik antarlembaga tetap penting, tetapi keharmonisan tidak boleh berubah menjadi perjanjian diam-diam untuk tidak saling menyentuh.
Soliditas yang sehat dibangun melalui penghormatan terhadap batas kewenangan dan keberanian menyerahkan siapa pun kepada proses hukum. Institusi justru diselamatkan ketika individu yang diduga menyalahgunakan jabatan dipisahkan dari kehormatan korpsnya.
Inilah perbedaan antara loyalitas kepada orang dan loyalitas kepada negara. Loyalitas kepada orang berhenti ketika orang itu jatuh. Loyalitas kepada institusi dapat menyimpang menjadi perlindungan korps. Loyalitas kepada negara menuntut keputusan yang lebih sunyi dan lebih berat: menegakkan hukum meskipun orang yang diperiksa mempunyai pangkat, jaringan, pengaruh politik, atau kemampuan melakukan perlawanan.
Listyo Sigit juga memimpin Polri melewati dua pemerintahan. Ia dilantik Presiden Joko Widodo pada Januari 2021 dan tetap dipercaya menjalankan tugas pada masa Presiden Prabowo Subianto. Kelangsungan itu tidak cukup dibaca sebagai panjangnya masa jabatan.
Dalam sistem pemerintahan yang mengalami peralihan kekuasaan, keberlanjutan kepemimpinan Kapolri menunjukkan bahwa stabilitas keamanan, kesinambungan penegakan hukum, dan pengendalian organisasi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dinilai membutuhkan pengalaman yang tidak dapat dibangun dalam semalam.
Pada saat yang sama, masa jabatan yang panjang memperbesar tanggung jawab. Semakin lama seseorang memimpin, semakin kecil ruang untuk menyalahkan warisan pendahulunya. Setiap kemajuan menjadi bagian dari rekam jejaknya, tetapi setiap pembiaran juga akan dicatat atas namanya.
Kepercayaan dua pemerintahan bukan mahkota yang boleh dinikmati; ia adalah utang pertanggungjawaban yang terus bertambah.
Di bawah kepemimpinannya, ruang kerja Polri juga meluas. Institusi ini tidak hanya menangani keamanan dan kriminalitas, tetapi ikut mendukung ketahanan pangan, pelayanan gizi, pengamanan agenda nasional, penanggulangan bencana, serta stabilitas sosial-ekonomi.
Pada 2025, Polri melaporkan realisasi penanaman jagung pada lahan seluas 661.112 hektare dengan hasil 3,9 juta ton dan melanjutkan perluasan program pada 2026.
Pelibatan itu harus selalu dijaga agar tidak mengaburkan fungsi utama kepolisian. Akan tetapi, ia juga memperlihatkan perubahan medan keamanan modern. Kelangkaan pangan dapat memicu kerusuhan. Pengangguran dapat memperbesar kerentanan sosial. Disinformasi dapat mengubah kecemasan menjadi konflik. Bencana dapat menciptakan kekosongan ketertiban.
