Pada masa kepemimpinan Listyo Sigit, Polri berhadapan dengan salah satu guncangan internal paling berat: pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret Irjen Ferdy Sambo, seorang jenderal polisi yang ketika itu memimpin Divisi Profesi dan Pengamanan—organ yang seharusnya menjaga disiplin serta integritas seluruh anggota Polri.
Perkara tersebut bukan kejahatan biasa. Ia memperlihatkan bagaimana pangkat, jaringan komando, rekayasa informasi, dan instrumen kelembagaan dapat diduga digunakan untuk menutupi pembunuhan.
Listyo Sigit mempunyai dua pilihan. Ia dapat mempertahankan citra institusi dengan membatasi perkara pada lapisan terluar, atau membongkar rekayasa itu meskipun konsekuensinya membuat luka internal Polri terlihat oleh seluruh negeri.
Ia memilih jalan kedua. Puluhan personel diperiksa, sejumlah perwira dikenai proses etik dan pidana, rekayasa awal dibongkar, dan seorang jenderal bintang dua akhirnya berdiri sebagai terdakwa di pengadilan.
Keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus seluruh kelemahan penanganan awal. Justru di sanalah nilainya. Kepemimpinan tidak selalu memperoleh kemewahan untuk bekerja dalam keadaan sempurna.
Terkadang pemimpin harus memotong jaringan yang tumbuh di jantung organisasinya sendiri, sambil menanggung kemarahan masyarakat akibat kegagalan sistem yang diwarisinya. Membuka kejahatan internal memang merusak citra untuk sementara, tetapi menutupinya dapat menghancurkan legitimasi institusi untuk selamanya.
Polri kemudian kembali diuji oleh tragedi Kanjuruhan, berbagai perkara narkotika yang melibatkan aparat, kontroversi penegakan hukum, serta gelombang kritik yang silih berganti. Semua itu tidak boleh diputihkan dengan sanjungan.
Kepemimpinan yang pantas dihormati bukan kepemimpinan yang diperlakukan seolah-olah tanpa kegagalan, tetapi kepemimpinan yang mampu mengubah kegagalan menjadi koreksi kelembagaan.
Seorang Kapolri tidak menjadi besar karena institusinya tidak pernah terluka. Ia diuji dari keberaniannya membuka luka itu, membersihkannya, menindak orang yang menyebabkannya, dan memperbaiki sistem agar luka yang sama tidak terus berulang.
Dalam perjalanan berikutnya, Listyo Sigit memperkuat pelembagaan pemberantasan korupsi melalui pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Perubahan dari direktorat menjadi korps mempunyai makna strategis: pemberantasan korupsi tidak lagi ditempatkan sebagai salah satu cabang pekerjaan reserse ekonomi, tetapi memperoleh struktur, komando, dan kapasitas organisasi yang lebih kuat.
Pada 2026, forum teknis Kortastipidkor bahkan diarahkan untuk memperkuat peran penyidik menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP nasional.
Makna sesungguhnya dari penguatan itu baru terlihat ketika penyidik Polri berani memasuki wilayah yang selama ini dianggap terlalu sensitif, terlalu kuat, atau terlalu dekat dengan pusat kekuasaan untuk disentuh.
