JAKARTA TIMUR, RadarJakarta.id – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan aset pemerintah dan penataan kawasan perdagangan di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam rapat tingkat kecamatan pada Jumat, 13 November 2026, Pramono menyetujui rencana penertiban tujuh bangunan permanen dan semipermanen yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta tanpa izin.
Keputusan tersebut disampaikan Pramono setelah memimpin rapat di Kantor Kecamatan Kramat Jati. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terlebih dahulu memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga kepada pihak yang mendirikan atau menguasai bangunan tersebut. Jika peringatan tidak diindahkan, penertiban akan dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pramono menilai penguasaan aset pemerintah tanpa izin tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Lokasi tujuh bangunan itu berada di Jalan Mangga, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati. Camat Kramat Jati Kamal Alatas menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran pemerintah, pembangunan tujuh unit tersebut bermula dari satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kemudian digunakan untuk mendirikan enam bangunan lainnya. Pemerintah menyatakan persetujuan tersebut telah dicabut sehingga bangunan-bangunan itu tidak lagi memiliki dasar perizinan yang sebelumnya digunakan.
Di sisi lain, Pramono juga meminta penataan Pasar Kramat Jati dipercepat dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis. Sekitar 421 pedagang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari dengan memanfaatkan bahu jalan, fasilitas umum, dan pelataran ruko di sepanjang Jalan Raya Bogor. Pemprov DKI meminta para pedagang berpindah ke lokasi yang telah disediakan agar fungsi jalan dan fasilitas publik dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan usaha, Pemprov DKI memberikan pembebasan iuran selama enam bulan bagi pedagang yang direlokasi. Kebijakan tersebut berlaku bagi pedagang sayur maupun pedagang lainnya. Pramono menegaskan proses pemindahan harus dilakukan melalui dialog dan komunikasi terbuka agar pedagang dapat beradaptasi tanpa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan usaha.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah persoalan lain, termasuk penanganan sedimentasi saluran air di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3, pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Cawang, serta percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Cawang dan Cililitan. Berbagai persoalan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mempercepat pembenahan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di wilayah Jakarta Timur.
Penertiban aset pemerintah dan relokasi pedagang kini menjadi dua pekerjaan penting yang harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Pemprov DKI perlu memastikan status serta batas kepemilikan lahan, memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, dan menjalankan prosedur penertiban sesuai hukum. Sementara itu, kepastian tempat usaha dan keberlanjutan pendapatan pedagang harus tetap menjadi perhatian agar penataan Kramat Jati tidak sekadar memindahkan persoalan, tetapi benar-benar menghadirkan ketertiban dan manfaat bagi masyarakat.|Warto*
