BOGOR, Radarjakarta.id – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan yang dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB itu berlangsung di tengah proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri.
Agenda pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung bersamaan dengan proses konstitusional mencari pengganti Gibran. Namun, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa rapat khusus yang dipimpin Prabowo secara khusus membahas nama calon wakil presiden. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa undangan Presiden memuat dua agenda utama.
Agenda pertama adalah penyerahan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk tenaga serta pihak yang terdampak. Setelah kegiatan tersebut, Presiden dijadwalkan memimpin pembicaraan dalam rapat khusus bersama para ketua umum partai politik dan menteri.
Cak Imin membenarkan adanya agenda rapat khusus tersebut. Namun, saat ditanya mengenai materi pembahasannya, termasuk kemungkinan membicarakan pengganti Gibran, ia mengaku belum mengetahui secara pasti. Keterangan ini penting agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pertemuan tersebut telah menghasilkan keputusan mengenai calon wakil presiden baru.
Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden sudah memasuki tahapan kelembagaan. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR mengirimkan surat kepada Prabowo untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat tersebut untuk mengajukan dua kandidat beserta persyaratannya.
MPR juga telah menetapkan Sidang Paripurna untuk proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti pada Rabu, 2 Desember 2026. Sebelum memasuki tahap pemilihan, kedua nama yang diajukan Presiden akan melalui proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR. Dengan demikian, penentuan pengganti Gibran tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan semata-mata hasil pembicaraan politik antarpimpinan partai.
Pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik tersebut menjadi momentum penting untuk melihat arah komunikasi politik koalisi pemerintahan. Meski demikian, siapa kandidat yang akan diajukan dan bagaimana hasil pembicaraan khusus di Istana Bogor masih menunggu keterangan resmi. Publik kini menantikan dua nama yang akan disampaikan Presiden serta proses pemilihan yang dijadwalkan berlangsung di MPR pada awal Desember mendatang.***
