TIMUR TENGAH, Radarjakarta.id – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran memutuskan menutup kembali Selat Hormuz, jalur strategis perdagangan energi dunia. Keputusan ini diambil setelah Iran menilai Amerika Serikat melanggar komitmen dengan tetap memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Melalui pernyataan resmi yang disiarkan media pemerintah, otoritas militer Iran menegaskan bahwa pengawasan ketat kembali diberlakukan di kawasan selat tersebut. Iran juga menegaskan bahwa pembatasan terhadap kapal-kapal yang melintas akan tetap berlaku selama blokade dari Amerika Serikat belum dicabut.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan blokade terhadap Iran akan tetap dilanjutkan hingga tercapai kesepakatan antara kedua negara. Pernyataan ini memicu respons keras dari pihak Teheran.
Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf menyatakan bahwa tidak adil jika negara lain dapat melintasi Selat Hormuz sementara Iran menghadapi pembatasan. Ia juga menilai kebijakan Amerika Serikat sebagai langkah yang tidak tepat, meskipun Iran tetap membuka peluang dialog.
Situasi di lapangan menunjukkan meningkatnya kehati-hatian pelayaran di kawasan Teluk Persia. Sejumlah kapal dilaporkan menunda perjalanan atau berbalik arah setelah insiden keamanan yang terjadi di sekitar perairan tersebut.
Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Gangguan terhadap jalur ini berpotensi berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga energi global.
Sebelumnya, Iran sempat membuka kembali selat tersebut selama masa gencatan senjata sementara di kawasan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Namun, Iran telah memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat berubah jika tekanan dari Amerika Serikat terus berlanjut.
Hingga kini, upaya mediasi internasional masih berlangsung untuk memperpanjang masa gencatan senjata dan membuka kembali ruang perundingan. Namun perbedaan mendasar, termasuk terkait isu program nuklir Iran, masih menjadi tantangan utama dalam mencapai kesepakatan.***
