JAKARTA, Radarjakarta.id — Induk Koperasi Pedagang Pasar (INKOPPAS) mendorong percepatan digitalisasi pasar rakyat sekaligus meminta pemerintah memperkuat tata kelola rantai pasok pangan di tengah meningkatnya kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan Sekretaris Umum INKOPPAS Andrian Lame Muhar seusai audiensi dengan Kementerian Koperasi di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Andrian mengatakan, program MBG telah menciptakan aktivitas ekonomi baru karena vendor penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) banyak memenuhi kebutuhan bahan pangan melalui pasar rakyat. Menurutnya, kondisi tersebut memberikan peluang bagi pedagang tradisional karena permintaan terhadap beras, sayuran, telur, daging, ikan dan komoditas pangan lainnya meningkat. “Pasar kami itu juga ramai dengan vendor-vendor yang membeli pangan untuk memenuhi kebutuhan SPPG yang ada di daerah-daerah tersebut,” kata Andrian.
Namun, INKOPPAS mengingatkan peningkatan permintaan harus diimbangi dengan distribusi yang terkoordinasi agar tidak mengganggu pasokan masyarakat. Andrian menyoroti potensi persoalan apabila pembelian bahan pangan untuk MBG dilakukan langsung dalam jumlah besar dari petani atau produsen di tingkat hulu. Menurut dia, kondisi itu berpotensi mengurangi pasokan yang masuk ke pasar rakyat dan kemudian memengaruhi harga. “Ada rebutan di hulu, harga di pasar rakyat di hilir naik, bahan-bahan pangan tersebut juga langka,” ujarnya.
Andrian juga menyebut adanya keluhan mengenai kenaikan harga sejumlah komoditas di Kalimantan yang menurutnya dikaitkan masyarakat dengan aktivitas pembelian dalam jumlah besar. Ia menyebut kenaikan harga yang dikeluhkan dapat mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk komoditas tertentu. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga kini INKOPPAS belum menerima laporan serius mengenai kelangkaan pangan di jaringan pasar rakyatnya. “Bahan-bahan pangan masih ada stok di pasar-pasar rakyat kami, tidak sampai langka seperti itu,” tuturnya.
Untuk menjaga keseimbangan pasokan, INKOPPAS mendorong kolaborasi antara pemerintah, SPPG, petani, koperasi, distributor dan pedagang pasar. Menurut Andrian, kerja sama antara koperasi pedagang pasar dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga berpeluang membangun rantai distribusi dari hulu hingga hilir. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat distribusi, menjaga ketersediaan komoditas dan membantu menciptakan harga pangan yang lebih kompetitif.
Selain membahas MBG dan stabilitas pangan, audiensi INKOPPAS dengan Kementerian Koperasi turut membahas peluang pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas koperasi pedagang pasar. INKOPPAS juga menyampaikan rencana soft launching digitalisasi pasar di Pasar Jatinegara sekitar 11 September 2026. Transformasi digital tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat daya saing pasar rakyat di tengah perubahan pola perdagangan.
Andrian menambahkan, penguatan tata kelola koperasi menjadi bagian penting agar pedagang pasar mampu menghadapi perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi. INKOPPAS juga mendorong kerja sama dengan unsur pengawasan Kementerian Koperasi untuk meningkatkan edukasi, manajemen dan kesehatan kelembagaan koperasi. Dengan penguatan distribusi pangan dan transformasi digital, pasar rakyat diharapkan tidak hanya menjadi pusat perdagangan masyarakat, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan pelaksanaan program MBG tanpa mengganggu kebutuhan pangan masyarakat secara umum.|Guffe*
