Dorong Evaluasi KPU dan Bawaslu
PP PMKRI melalui Lembaga Politik dan Demokrasi mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam proses Pemilu 2029.
Yosef mengatakan, proses verifikasi persyaratan calon presiden dan wakil presiden harus mengedepankan kualitas pemeriksaan, transparansi, validitas dokumen, konsistensi standar verifikasi, serta keterlacakan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kami mendorong agar proses verifikasi persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diarahkan pada kualitas pemeriksaan, keterbukaan akses pengawasan, validitas dokumen, konsistensi penerapan standar, serta keterlacakan proses pengambilan keputusan,” tegasnya.
Menurut dia, verifikasi dokumen persyaratan pencalonan juga perlu dilakukan dengan melibatkan lembaga penerbit dokumen. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan keabsahan dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
“Verifikasi dokumen harus langsung kepada lembaga penerbit agar dokumen yang menjadi syarat pencalonan, khususnya dokumen pendidikan, perlu ada mekanisme konfirmasi kepada lembaga penerbit. KPU sebagai pelaksana verifikasi harus mampu membuktikan bahwa penetapan memenuhi syarat didasarkan pada pemeriksaan yang lengkap, sah dan dapat diaudit,” kata Yosef.
Ia menambahkan, Bawaslu juga perlu memiliki akses dan instrumen pengawasan yang memadai. Menurutnya, pengawasan tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi dan mencegah potensi persoalan sejak proses verifikasi berlangsung.
“Selain KPU, Bawaslu harus memiliki akses dan instrumen pengawasan yang memadai agar fungsi pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu mendeteksi dan mencegah potensi kesalahan sejak proses verifikasi berlangsung,” pungkasnya.
