Dari Ego Sektoral Menuju Integrasi Kepemimpinan
Meski kolaborasi sudah mulai tumbuh, Haidar Alwi menilai masih ada sisa budaya lama yang menghambat transformasi menyeluruh, yakni ego sektoral dan mental rivalitas antar lembaga. Ia menyebut rivalitas ini tidak selalu terlihat, tapi terasa dalam kebijakan, komunikasi, dan perebutan legitimasi di ruang publik. Dalam pandangannya, ego kelembagaan adalah bentuk kemunduran yang tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Data BRIN tahun 2022 menunjukkan profesionalisme TNI dan Polri meningkat 18 persen dibanding sepuluh tahun lalu, tetapi kepercayaan publik baru stabil di kisaran 70-80 persen. Kesenjangan ini bukan karena kinerja buruk, melainkan karena kurangnya integrasi kepemimpinan dan komunikasi publik yang terpadu. Haidar Alwi menilai sistem keamanan nasional masih terfragmentasi oleh perbedaan kultur komando dan prosedur hukum yang tidak selalu sinkron.
Haidar Alwi menyerukan perlunya reformasi kepemimpinan di tingkat koordinatif. Fungsi Kemenko Polhukam harus diperkuat bukan sekadar sebagai forum koordinasi, tapi sebagai “ruang moral negara” tempat semua aparat mempertanggungjawabkan kinerja dan etika di hadapan hukum.
Haidar Alwi menegaskan bahwa pengawasan sipil tidak boleh dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme agar negara tidak lupa bahwa kekuasaan tanpa pengendalian akan selalu berakhir pada penyimpangan.
“Yang harus kita hentikan bukan konflik antar lembaga, tetapi kompetisi pengaruh di balik seragam. Negara tidak butuh aparat yang berlomba mencari pujian, melainkan pemimpin yang saling melindungi integritas satu sama lain. Ketika Polri dan TNI bekerja bukan untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi, di situlah kita melihat Indonesia yang benar-benar merdeka dari ego kekuasaan,” jelas Haidar Alwi.
Integrasi kepemimpinan, akan memperkuat posisi sipil dalam sistem keamanan nasional. Ketika aparat tunduk pada hukum, dan hukum tunduk pada keadilan, maka rakyatlah yang akhirnya menjadi pemegang kendali sejati atas arah bangsa.
Demokrasi Kuat Karena Hukum Jadi Komando Tertinggi
Bagi Haidar Alwi, supremasi sipil hanya akan bermakna jika hukum menjadi komando tertinggi di atas semua institusi. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memegang otoritas sipil, tapi hukum adalah kompas moral yang menuntun arah kekuasaan. Itulah sebabnya, kolaborasi TNI-Polri di bawah kendali hukum yang adil adalah bentuk tertinggi dari kepatuhan terhadap konstitusi.
Haidar Alwi mengutip hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2024 yang menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan 88 persen dan Polri di posisi ketiga dengan 76 persen. Ia menilai, angka ini adalah sinyal positif bahwa masyarakat menghargai reformasi keamanan, namun juga peringatan bahwa kepercayaan publik mudah turun bila kekuasaan kembali tergoda untuk saling menonjolkan diri.
Menurutnya, supremasi sipil menuntut kehadiran pemerintah yang tegas menegakkan kontrol hukum tanpa menekan independensi lembaga. Haidar Alwi mendorong pembentukan mekanisme evaluasi publik lintas kementerian agar setiap tindakan aparat bisa diukur dari dampak keadilan sosialnya, bukan sekadar keberhasilan operasional. Dengan begitu, kolaborasi TNI-Polri akan selalu berada di rel hukum dan kepentingan rakyat.
“Negara yang sehat bukan yang menakuti rakyat dengan senjata, tapi yang menenangkan rakyat dengan keadilan. Bila TNI dan Polri menjaga kesetiaan kepada hukum dan bukan kepada kekuasaan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani bukan karena kekuatannya, tetapi karena integritasnya. Supremasi sipil bukan akhir dari kekuasaan, melainkan awal dari peradaban,” pungkas Haidar Alwi.|Bemby
