“Kebijakan Menteri Purbaya sudah tepat arahnya, tapi kita bantu dengan saran teknis. Kalau bunga bisa dibuat fleksibel dan tenornya jelas, maka sektor riil bisa merasakan langsung manfaatnya,” jelas Haidar Alwi.
Aspek hukum juga tidak boleh dilupakan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah amanah rakyat, dan penggunaannya harus sesuai mekanisme APBN. Prinsip substance over form dalam audit mengajarkan bahwa bila dana sudah dialokasikan substansinya, maka legitimasi DPR harus tetap ada. Haidar Alwi menilai, mekanisme ini bukan untuk menghambat, melainkan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi konstitusional kebijakan fiskal.
Pelajaran Sejarah dan Jalan Tengah untuk Sektor Riil
Haidar Alwi juga mengingatkan agar pemerintah tidak melupakan pelajaran sejarah. Tahun 1988, Paket Oktober (Pakto 88) memberi relaksasi likuiditas secara besar-besaran tanpa rambu kehati-hatian. Akibatnya, BMPK dilanggar, sektor keuangan penuh risiko, dan pada akhirnya krisis moneter 1998 pun tak terhindarkan.
“Kita jangan hanya mengulang cerita indah masa lalu, tapi harus belajar dari krisis 1998. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan keberanian Menteri Purbaya, ditambah tata kelola yang bijaksana, langkah ini justru bisa jadi titik balik,” tegas Haidar Alwi.
Haidar Alwi menekankan bahwa keberhasilan inovasi fiskal Purbaya Yudhi Sadewa hanya akan terwujud bila benar-benar menyentuh sektor riil. UMKM, koperasi, dan dunia usaha produktif harus menjadi penerima manfaat utama. Untuk itu, ia menawarkan jalan tengah yang konstruktif:
Skema jaminan terbatas: negara bisa memberikan credit guarantee pada sebagian risiko kredit UMKM agar bank lebih berani menyalurkan pembiayaan.
Pilot project terbatas: mulai dari Rp10-20 triliun di beberapa klaster ekonomi, kemudian dievaluasi setiap triwulan, sebelum diperluas secara nasional.
Pengawasan lintas lembaga: Kemenkeu, BI, OJK, dan BPKP harus saling melengkapi, agar tidak terjadi moral hazard maupun lepas tangan bila ada kredit macet.
Fokus pada target riil: indikator utama bukan hanya besaran bunga yang masuk ke APBN, melainkan jumlah kredit produktif yang tersalur, tenaga kerja yang terserap, serta UMKM yang naik kelas.
Dengan cara ini, inovasi fiskal tidak berhenti pada wacana, melainkan benar-benar menjadi motor pertumbuhan sektor riil.
Haidar Alwi menegaskan bahwa inovasi fiskal yang dijalankan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah langkah berani yang patut didukung penuh. Namun dukungan itu, menurutnya, tidak boleh berhenti pada apresiasi, melainkan harus diwujudkan dalam rambu teknis, tata kelola hukum, serta mekanisme pengawasan yang kuat. Dengan begitu, kebijakan ini akan benar-benar menjadi motor sektor riil, bukan sekadar permainan diksi.
Optimisme harus dijaga. Dengan kombinasi kepemimpinan Presiden Prabowo, inovasi fiskal Menteri Purbaya, partisipasi DPR, dan kesiapan bank-bank nasional, Indonesia bisa membuktikan bahwa krisis masa lalu adalah pelajaran berharga, bukan kutukan.
“Negara perlu menambah pendapatan, rakyat perlu kredit murah, dan semua itu bisa dicapai bila pemerintah, DPR, BI, dan perbankan bekerja dalam semangat yang sama. Itulah arah kebijakan baru ini, itulah jalan kebangkitan kita,” pungkas Haidar Alwi.|Bemby*
