Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Sejarah politik Indonesia menunjukkan satu pelajaran paling penting. Tidak ada kekuasaan yang runtuh hanya karena kritik. Kekuasaan biasanya runtuh ketika pemerintah gagal membaca tanda-tanda peringatan, menganggap legitimasi akan bertahan selamanya, lalu mengulangi kesalahan yang pernah menjatuhkan rezim sebelumnya.
Presiden Prabowo Subianto perlu melihat kejatuhan Soekarno dan Soeharto bukan sebagai kisah masa lalu, melainkan sebagai alarm sejarah. Sejarah ada bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipelajari agar bangsa tidak mengulang pola kehancuran yang sama.
Soekarno jatuh ketika negara terlalu bergantung pada figur sentral, ekonomi memburuk, elite pecah, dan pemerintah kehilangan kemampuan menjaga keseimbangan politik nasional.
Soeharto jatuh ketika kekuasaan terlalu lama menumpuk pada lingkaran sempit, kritik dianggap ancaman, ketimpangan melebar, dan negara kehilangan kepercayaan publik akibat korupsi serta krisis ekonomi.
Dua era berbeda itu memiliki pesan identik. Ketika pemerintah berhenti mendengar peringatan publik, maka jarak antara kekuasaan dan rakyat mulai berubah menjadi jurang.
Pelajaran paling penting bagi pemerintahan hari ini adalah bahwa stabilitas tidak bisa dibangun hanya dengan citra kekuatan negara.
Stabilitas sejati lahir dari legitimasi. Dan legitimasi hanya bertahan jika rakyat merasa negara masih adil, rasional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan elite.
Dalam banyak negara, penguasa biasanya mulai kehilangan arah ketika merasa kritik adalah musuh negara. Padahal sejarah menunjukkan kebalikannya. Kritik sering menjadi sistem peringatan dini sebelum krisis membesar.
Ketika kampus dijinakkan, masyarakat sipil dilemahkan, media ditekan secara halus, atau birokrasi dipenuhi loyalitas personal dibanding meritokrasi, maka negara sebenarnya sedang kehilangan sensor koreksi internalnya sendiri.
Karena itu, pelajaran dari Soekarno dan Soeharto bukan sekadar soal siapa jatuh dan kapan jatuh. Pelajaran utamanya adalah bahwa kekuasaan yang terlalu percaya diri sering gagal membaca akumulasi masalah kecil yang perlahan berubah menjadi krisis legitimasi besar.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan berbeda dibanding 1965 atau 1998, tetapi pola ancamannya memiliki kemiripan. Tekanan ekonomi, ketidakpercayaan publik terhadap institusi, polarisasi sosial, persepsi konflik kepentingan elite, hingga ketegangan antara pencitraan dan realitas lapangan.
Semua itu mungkin terlihat terkendali selama mesin negara masih kuat. Tetapi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa keruntuhan politik sering tampak mustahil sampai akhirnya benar-benar terjadi.
Karena itu, pesan terpenting kepada Presiden Prabowo bukanlah ancaman politik, melainkan pengingat sejarah.
Jangan pernah menganggap kekuasaan kebal terhadap hukum sejarah. Negara yang kuat bukan negara yang membungkam kritik, melainkan negara yang mampu memperbaiki diri sebelum krisis membesar.
Sejarah tidak ditulis agar manusia hidup dalam ketakutan terhadap masa lalu. Sejarah ditulis agar manusia memiliki kebijaksanaan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.
